SAMARINDA – Stabilitas harga, perluasan layanan digital, dan penguatan perlindungan sosial kini diramu dalam satu meja kebijakan di Kalimantan Timur. Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) H. Mahyunadi hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta rapat koordinasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Pemprov Kaltim di Samarinda.
Rapat tingkat tinggi itu dipimpin Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud dan dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, penghargaan bagi pemda dan perusahaan yang dinilai aktif melindungi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Panggung ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus pengingat: fiskal, digital, dan jaring pengaman sosial tak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri.
Rudy menyoroti cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim yang baru mencapai 70,11 persen. Targetnya tegas: tembus di atas 90 persen. Dunia usaha didorong tidak lagi memandang jaminan sosial sebagai beban, melainkan kewajiban perlindungan dasar tenaga kerja.
Di urusan inflasi, ia meminta TPID lebih gesit mengantisipasi gejolak harga pada hari besar keagamaan, dengan intervensi yang bertumpu pada data, koordinasi, dan diversifikasi pangan lokal. Ulama pun diajak ikut mengedukasi publik mengenai dampak inflasi.
Pada sisi digital, Rudy mengingatkan TP2DD agar tidak berhenti pada jargon transformasi 2.0. Ia mendorong lompatan menuju 5.0, dengan setiap layanan digital tercatat, terukur, dan menjadi standar kualitas pelayanan publik.
Program MBG diposisikan sebagai investasi jangka panjang. Pemerintah daerah diminta memperluas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur pemenuh gizi, sekaligus mengintegrasikan anggaran jaminan sosial agar perlindungan pekerja dan masa depan generasi muda berjalan seiring. (ADV/ProkopimKutim/SMN)
