Samarinda – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama insan pers jurnalistik Kaltim, Senin (2/3/2026), di Pendopo DPW PKB Kaltim, Samarinda.
Ketua DPW PKB Kaltim, Syafruddin, mengatakan kegiatan buka puasa bersama jurnalis merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk apresiasi kepada media massa. Ia menegaskan, partainya menyadari peran strategis pers dalam membesarkan dan mengawal gagasan politik.
“Acara buka puasa bersama jurnalis ini merupakan rutinitas tahunan yang setiap tahun kami laksanakan sebagai bentuk terima kasih PKB kepada kawan-kawan jurnalis. Kami yakin dan sadar bahwa PKB tidak menjadi apa-apa atau siapa-siapa tanpa publikasi dari teman-teman jurnalis,” ujarnya.
Menurutnya, sehebat apa pun gagasan yang dirancang partai, tanpa dukungan media massa hanya akan menjadi rencana yang hampa. Karena itu, dukungan dan kerja-kerja jurnalistik dinilai sangat berpotensi mengabarkan program, gagasan, serta rencana aksi PKB kepada masyarakat luas.
Ia juga menilai peningkatan suara PKB dari pemilu ke pemilu tak lepas dari kontribusi media massa dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Dalam kesempatan tersebut, Syafruddin turut menyinggung sejumlah isu nasional yang tengah menjadi perhatian publik, terutama terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia memaparkan, proyeksi APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.800 triliun. Sementara pendapatan negara diproyeksikan berasal dari sektor pajak sekitar Rp2.500 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp700 triliun. Dengan demikian, secara kalkulasi pendapatan negara berada di kisaran Rp3.200 triliun.
“Artinya ada potensi defisit kurang lebih Rp600 triliun. Defisit ini bisa untuk mengakomodasi belanja tahun 2025, atau dengan skema menambah utang negara. Padahal utang kita hari ini sudah di angka Rp9.000 triliun,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung isu yang ramai diperbincangkan seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Merah Putih, serta postur belanja sektor pendidikan. Menurutnya, kader-kader PKB harus berperan aktif mengawal kebijakan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Di tingkat daerah, Syafruddin turut menyoroti kebijakan penganggaran mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar yang sempat menjadi polemik, serta pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD senilai Rp6,5 miliar. Menurutnya, hal tersebut menjadi refleksi penting dalam menentukan skala prioritas anggaran.
“Hal-hal seperti ini harus kita pikirkan dan sikapi. Sesungguhnya yang perlu dipertanyakan adalah skala prioritasnya yang mana,” tegasnya.
Ia pun memerintahkan seluruh kader PKB, baik yang berada di eksekutif maupun legislatif, agar membahas APBD secara cermat dan memastikan belanja yang bersifat prioritas tidak kalah dengan belanja yang tidak mendesak.
Lebih lanjut, PKB Kaltim juga menegaskan sikap politiknya menjelang Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2029. Secara tegas, PKB menyatakan tidak akan kembali mengusung pasangan Rudy Mas’ud – Seno Aji, baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur.
Syafruddin menegaskan, partainya telah mempersiapkan kader internal untuk maju dalam kontestasi mendatang.
“Kami sudah mempersiapkan kader, tentunya kader PKB yang sudah punya pengalaman dan malang melintang di level kepemimpinan eksekutif, yang akan kami siapkan untuk bertarung di Pilgub Kaltim mendatang,” pungkasnya. (Mujahid)
