Samarinda – Tren penurunan dana bagi hasil (DBH) sektor kelapa sawit di Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai kondisi tersebut wajar mengingat karakteristik daerah yang bukan berbasis perkebunan dan pertanian.
“Lahan kita terlalu kecil. Kita bukan daerah pertanian atau perkebunan. Kalau dibandingkan dengan Kutai Kartanegara, tentu DBH mereka bisa meningkat, sementara Samarinda tidak mungkin bersaing di sektor itu,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026)
Ia menegaskan, arah kebijakan pendapatan daerah seharusnya tidak lagi bertumpu pada sektor sawit, melainkan menyesuaikan dengan identitas Samarinda sebagai kota perdagangan dan jasa.
Menurut Iswandi, potensi besar justru terletak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang jumlahnya sangat signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat sekitar 150 ribu unit usaha yang terdata melalui Google Maps, namun hanya sekitar 70 ribu yang telah memiliki klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI).
“Kalau ini bisa dimaksimalkan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) sangat besar. Kita ini kota dagang dan jasa, jadi sektor itulah yang harus kita dorong,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa upaya peningkatan PAD harus dilakukan secara adil tanpa membebani masyarakat. Pendekatan yang dilakukan, kata dia, harus berbasis penyesuaian dan pemberdayaan, bukan sekadar penarikan pajak.
“Yang harus kita kejar adalah optimalisasi potensi yang ada, tanpa harus memberatkan masyarakat. Harus berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai informasi, penerimaan DBH sawit Samarinda pada tahun 2026 tercatat sekitar Rp127 miliar dari total pendapatan daerah yang mencapai kurang lebih Rp1,2 triliun. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa kontribusi dari sektor ini mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan transformasi strategi pendapatan, dengan mengalihkan fokus ke sektor yang lebih relevan dan berkelanjutan bagi struktur ekonomi Samarinda. (Mujahid)
