Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, merespons wacana penerapan skema bagi hasil 50:50 dalam pengelolaan aset Pemerintah Kota di kawasan Teras Samarinda melalui Perumda Varia Niaga bersama pihak ketiga.
Menurut Iswandi, usulan tersebut tidak bisa diterapkan secara sepihak tanpa pembahasan matang bersama para pelaku usaha yang terlibat langsung di lapangan. Ia menilai, skema pembagian keuntungan harus mempertimbangkan aspek yang rasional.
“Kalau bicara 50:50, itu harus duduk bersama. Tidak bisa tiba-tiba didorong harus segini-segitu. Sekarang saya tanya, bisnis apa yang hasilnya bisa langsung 50 persen?” ujarnya, Rabu (29/4/2026)
Ia menjelaskan, pembagian keuntungan harus melihat kontribusi masing-masing pihak, terutama terkait investasi awal seperti penyediaan tempat, peralatan, hingga biaya operasional.
Iswandi mencontohkan, jika seluruh fasilitas disiapkan oleh Perumda Varia Niaga dan pelaku usaha hanya berperan sebagai operator, maka skema tertentu mungkin dapat dipertimbangkan. Namun, kondisi di lapangan saat ini tidak sepenuhnya demikian.
“Kalau dibalik, apakah Varia Niaga siap? Misalnya mereka yang siapkan semua, pelaku usaha hanya operator, lalu minta 50:50, mau tidak? Ini harus rasional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak pelaku usaha telah mengeluarkan investasi awal secara mandiri, mulai dari peralatan hingga renovasi tempat usaha. Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pembagian 50:50 berpotensi tidak adil jika tidak dikaji secara komprehensif.
“Pelaku usaha ini kan tidak sedikit yang keluar biaya sendiri. Kalau tiba-tiba dibagi 50:50, sementara ada pihak yang hanya menerima beres, itu harus dipertanyakan keadilannya,” jelasnya.
Lebih jauh, Iswandi mengingatkan pentingnya menghargai peran pelaku usaha mikro, kecil, dan komunitas kreatif yang telah menghidupkan kawasan Teras Samarinda.
Ia menilai, kawasan tepian yang sebelumnya kumuh kini berubah menjadi ruang publik yang lebih tertata dan menarik, tidak lepas dari kontribusi para pelaku usaha.
“Dulu itu kumuh, sekarang jadi cantik. Itu harus kita apresiasi dulu. Jangan setelah ramai, malah diganggu lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan tidak sepakat jika kebijakan yang diambil justru berpotensi mengganggu stabilitas usaha yang sudah berjalan. Namun demikian, ia tetap membuka ruang dialog untuk membahas skema terbaik yang adil bagi semua pihak. (Adv/Mj)
