SAMARINDA – Banjir yang kembali merendam SMP Negeri 24 Samarinda di kawasan Bukit Pinang menjadi pengingat bahwa persoalan tersebut hingga kini belum menemukan penyelesaian yang benar-benar tuntas. DPRD Kota Samarinda menilai berbagai upaya penanganan sebenarnya telah dibahas sejak bertahun-tahun lalu, namun terkendala sejumlah faktor, terutama persoalan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan kondisi banjir yang kerap terjadi di lingkungan sekolah tersebut bukanlah persoalan baru. Bahkan sebelum dirinya menjabat sebagai anggota dewan, kawasan Bukit Pinang sudah dikenal sebagai wilayah yang rutin terdampak genangan saat curah hujan tinggi.
“Sejak dulu daerah itu memang langganan banjir. Waktu saya belum menjadi anggota dewan pun kami sering turun membantu warga dan pihak sekolah saat banjir terjadi, mulai dari membersihkan lingkungan sampai membantu evakuasi,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, sejumlah opsi pernah dibahas untuk mengatasi persoalan tersebut, termasuk rencana memindahkan lokasi sekolah ke kawasan yang dianggap lebih aman dari ancaman banjir. Beberapa lokasi alternatif bahkan sempat masuk dalam pembahasan pemerintah.
“Ada beberapa usulan lokasi yang pernah dibicarakan, termasuk area yang direncanakan menjadi pasar modern dan kawasan bekas terminal yang sekarang menjadi Kantor Lurah Bukit Pinang,” katanya.
Namun, wacana relokasi tidak mudah direalisasikan. Sri Puji mengungkapkan banyak orang tua siswa menginginkan sekolah tetap berada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka sehingga usulan pemindahan berulang kali tertunda.
“Sebagian masyarakat keberatan kalau sekolah dipindah terlalu jauh. Karena itu rencana relokasi selalu tertunda, sementara banjir terus berulang hampir setiap tahun,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat tersebut mengaku mengikuti perkembangan SMPN 24 sejak lama sehingga memahami betul keresahan yang dirasakan warga sekolah. Kendati demikian, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat berbagai rencana penanganan belum dapat diwujudkan sesuai harapan.
“Pembahasan terkait SMPN 24 ini sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Wali Kota Syaharie Jaang. Saat itu kondisi keuangan daerah masih fokus pada penyelesaian kewajiban dan utang pemerintah sehingga banyak program belum bisa dijalankan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan fasilitas baru maupun relokasi sekolah diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan juga pernah mencoba mengusulkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat, namun belum memperoleh hasil.
“Pernah diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus, tetapi belum bisa terealisasi. Akhirnya kembali menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” katanya.
Ketika kondisi fiskal mulai membaik, Pemkot Samarinda sempat menyiapkan alternatif lain berupa peninggian bangunan sekolah agar lebih aman dari genangan. Rencana tersebut bahkan mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang pernah meninjau lokasi saat banjir besar melanda.
“Waktu itu memang ada rencana bangunan sekolah ditinggikan dan dijadwalkan masuk program pembangunan tahun 2025,” ungkap Sri Puji.
Meski demikian, agenda tersebut kembali bergeser akibat tekanan terhadap anggaran daerah. Proyek yang semula ditargetkan berjalan pada 2025 mundur ke 2026, namun hingga kini belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi anggaran tahun ini memang cukup berat. Ada pemotongan dari pusat dan berbagai kewajiban daerah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga program itu belum bisa dijalankan,” ujarnya.
Sri Puji berharap penanganan SMPN 24 tetap menjadi prioritas pemerintah daerah agar persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak terus berulang dan mengganggu proses belajar mengajar.
“Harapan kami tentu ada solusi yang benar-benar bisa direalisasikan. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi setiap tahun dan siswa yang menjadi korban,” pungkasnya. (Adv)
