Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen meminta Pemerintah Kota Samarinda mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, khususnya pada jalur afirmasi. Permintaan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda, Rabu (17/6/2026).
Ronal menyoroti masih rendahnya jumlah pendaftar yang diterima melalui jalur afirmasi di sejumlah sekolah meski kuota yang tersedia belum terisi penuh.
Ia mencontohkan salah satu SMP negeri di Samarinda yang memiliki kuota afirmasi sebanyak 75 siswa. Namun hingga batas akhir pendaftaran jalur afirmasi pada pukul 15.00 Wita, jumlah peserta yang diterima baru mencapai 38 orang.
“Yang saya ingin pertanyakan kepada pemerintah kota, apakah ini dibuat gelombang kedua atau jalur afirmasi yang sisanya itu mau dimasukkan ke jalur yang mana lagi?” kata Ronal.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena tujuan utama jalur afirmasi adalah memberikan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Apabila kuota tidak terisi akibat kendala persyaratan, maka tujuan kebijakan tersebut dinilai tidak tercapai secara maksimal.
Ronal meminta pemerintah tidak serta-merta mengalihkan sisa kuota afirmasi ke jalur lain, termasuk jalur domisili.
“Jangan mengambil hak jalur afirmasi untuk dipindahkan ke domisili,” tegasnya.
Selain persoalan afirmasi, Ronal juga menyinggung adanya informasi mengenai ketidaksinkronan pada jalur prestasi akademik. Menurutnya, masih terdapat kebingungan terkait penggunaan indikator penilaian, apakah berdasarkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau akumulasi nilai selama bersekolah.
Ia berharap seluruh mekanisme SPMB dapat dijalankan secara jelas dan transparan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan orang tua maupun calon peserta didik.
Ronal menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak, terutama melalui sekolah negeri yang dibiayai negara.
“Keprihatinan kita adalah memberikan rasa keadilan yang seluas-luasnya kepada mereka yang memang benar-benar harus mendapatkan haknya,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah kota memanfaatkan waktu yang masih tersedia sebelum tahapan berikutnya dimulai untuk membuka ruang komunikasi dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul selama proses penerimaan siswa baru.
“Kita berharap sistem seleksi benar-benar menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon peserta didik,” katanya. (Iqbal Al-Fiqri)
