Balikpapan,- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Yusuf Mustafa, menghadiri acara Silaturahmi dan Temu Kenal Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balikpapan, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan itu, Yusuf Mustafa menegaskan bahwa penegakan hukum yang kuat tidak dapat berjalan secara parsial. Menurutnya, diperlukan sinergi lintas lembaga agar setiap persoalan hukum dan keamanan dapat ditangani secara terpadu.
“Keadilan dan ketertiban wilayah hanya akan terwujud jika ada sinergi yang kokoh antara legislatif, eksekutif, yudikatif, unsur militer dan polisi,” ucap Yusuf.
Ia menilai kolaborasi tersebut semakin penting seiring dengan pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Perkembangan pembangunan dan meningkatnya aktivitas masyarakat dinilai turut menghadirkan dinamika baru, baik dari sisi sosial, keamanan maupun persoalan hukum.
Karena itu, Yusuf menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga harus terus diperkuat. Setiap institusi, kata dia, memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dalam menciptakan situasi daerah yang aman, tertib dan kondusif.
DPRD Kaltim, lanjut Yusuf, juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum berlangsung secara transparan serta akuntabel.
“Pengawasan harus terus dilakukan secara ketat, tetapi tetap dalam semangat membangun koordinasi. Jangan sampai ada ego sektoral yang justru menghambat upaya bersama dalam memberikan rasa keadilan dan keamanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan lembaga peradilan militer juga memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan peradilan militer dan personel TNI.
Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ajang penyambutan resmi bagi pejabat baru Kepala Pengadilan Militer IV-16 Balikpapan. Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal penguatan komunikasi dan kolaborasi antara jajaran peradilan militer, pemerintah daerah, DPRD, serta unsur pertahanan dan keamanan di Kalimantan Timur.
Yusuf berharap hubungan yang semakin erat antarlembaga dapat memberikan dampak positif terhadap terciptanya stabilitas daerah. Terlebih, Kalimantan Timur kini berada dalam posisi strategis sebagai wilayah penyangga sekaligus pusat pembangunan IKN.
“Dengan komunikasi yang terbuka dan sinergi yang kuat, berbagai tantangan yang muncul di tengah perkembangan Kaltim dapat diantisipasi dan diselesaikan bersama,” pungkasnya.
