SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, meminta penanganan HIV/AIDS dilakukan secara terkoordinir antarinstansi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Lintas Sektor Penanggulangan HIV di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (10/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, DPMDes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, DPPPA, DPMPTSP, Bappeda, BPKAD, Satpol PP, Kemenag Kutim, Bagian Hukum, Bagian Kesra, KPAD Kutim, Komunitas Mahakam Plus serta Tim Pokja KPAD Kutim.
Mahyunadi yang juga Ketua Tim Pelaksana KPAD Kutim mengatakan rapat menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan penanggulangan HIV/AIDS. Menurutnya, pemerintah harus mulai menyusun aksi nyata yang dapat diterapkan di lapangan.
“Hari ini kita ingin rapat lagi untuk membahas tentang apa aksi yang akan kita lakukan terhadap penanganan AIDS ini. Tentunya kalau kita ingin melakukan aksi itu, banyak pihak yang berkaitan,” kata Mahyunadi.
Ia menilai pembagian tugas antarorganisasi perangkat daerah (OPD) penting agar setiap program memiliki arah yang jelas. Koordinasi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan.
Dalam rapat tersebut, penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Mahyunadi meminta program penanggulangan HIV/AIDS dipaparkan secara jelas agar penggunaan anggaran dapat dipahami bersama.
“Saya harap hari ini bisa segera clear tentang pemahaman penggunaan anggaran itu. Oleh karena itulah saya minta untuk memaparkan apa saja programnya,” ujarnya.
Ia menegaskan anggaran harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdampak, bukan lebih banyak terserap untuk kegiatan penunjang.
“Jangan sampai anggaran KPAD ini lebih banyak untuk penopang-penopang saja tapi tidak banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh tim terdampak,” tegasnya.
Mahyunadi juga menekankan penanganan HIV/AIDS tidak cukup dilakukan terhadap orang dengan HIV (ODHIV). Pemerintah perlu memperkuat pencegahan dengan menangani faktor risiko di hulu.
“Kita berpikir untuk menuntaskan atau menanggulangi yang di hilir, yaitu orang ODHIV yang sudah terdampak kita tanggulangi, tapi yang di hulunya seperti pergaulan bebas serta prostitusi juga harus kita berantas,” katanya.
Ia menyebut pemerintah telah menerima data mengenai peta lokasi yang berpotensi menjadi titik kerawanan penularan HIV. Data tersebut akan digunakan untuk memperkuat pengawasan dan penataan.(ADV/prokopim/Kutim)
