SAMARINDA – Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2029 masih tiga tahun lagi. Namun, geliat politik menuju kontestasi tersebut mulai terasa. Sejumlah partai politik telah memperkenalkan figur yang diproyeksikan untuk bertarung memperebutkan kursi kepala daerah.
Gerindra Samarinda, misalnya, telah mendeklarasikan Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah. Golkar juga mendorong Andi Satya Adi Saputra, yang baru saja resmi memimpin Golkar Samarinda.
Sementara itu, NasDem Samarinda resmi mengusung Saefuddin Zuhri. Yang kini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Samarinda periode 2025–2030, mendampingi Wali Kota Andi Harun.
Langkah sejumlah partai itu perlahan membentuk peta awal Pilwali Samarinda 2029. Nama-nama mulai dimunculkan, komunikasi politik dibangun, dan kemungkinan koalisi mulai diperhitungkan jauh sebelum tahapan pemilihan resmi berlangsung.
Di tengah bermunculannya sejumlah figur tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Samarinda memilih untuk tidak terburu-buru menentukan sikap.
Sekretaris DPC PKB Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengatakan partainya menyadari kekuatan politik yang dimiliki saat ini. Dengan dua kursi di DPRD Samarinda.
“Kalau melihat kondisi saat ini, kami di PKB juga harus sadar diri belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mengusung pasangan calon secara mandiri. Di DPRD Kota Samarinda, kami hanya memiliki dua kursi,” kata Rusdi saat ditemui di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Samarinda, Kamis, (10/9/2026)
Keterbatasan jumlah kursi membuat PKB harus membangun kerja sama dengan partai lain apabila ingin terlibat dalam pencalonan pada Pilwali 2029. Meski demikian, Rusdi menegaskan keputusan mengenai figur yang akan didukung tidak dapat diambil sendiri oleh pengurus tingkat kota.
Menurut dia, DPC PKB Samarinda harus berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Koordinasi tersebut akan menentukan arah dukungan PKB, baik untuk calon wali kota maupun calon wakil wali kota.
“Untuk masalah dukungan, nanti tentu bergantung pada hasil koordinasi dengan DPP dan DPW. Kami tidak bisa memutuskan sendiri siapa calon wali kota dan wakil wali kota Samarinda yang akan didukung,” ujarnya.
Kendati belum dapat mengusung calon sendiri, PKB tidak sepenuhnya menutup pintu bagi kader internal. Rusdi mengatakan partainya masih memiliki kemungkinan untuk menawarkan kader sebagai calon wakil wali kota.
“Tapi tidak menutup kemungkinan kami mendorong kader PKB sebagai pendamping atau calon wakil wali kota. Semua masih bisa terjadi,” kata dia.
Untuk saat ini, PKB masih mencermati perkembangan politik dan kekuatan setiap figur yang mulai bermunculan. Partai itu juga belum membuka komunikasi resmi untuk membicarakan koalisi maupun pembagian posisi dalam pencalonan.
“Komunikasi politik antarpartai untuk saat ini masih kami tunggu. Kami masih melihat dan memilah siapa yang nantinya akan didorong,” pungkas Rusdi.
Sikap menunggu tersebut menunjukkan bahwa peta Pilwali Samarinda 2029 masih sangat cair. Nama-nama yang telah diperkenalkan belum tentu memperoleh tiket pencalonan, sedangkan partai dengan jumlah kursi terbatas tetap dapat memainkan peran penting dalam pembentukan koalisi.
Bagi PKB, waktu menuju 2029 menjadi ruang untuk menghitung kekuatan, membaca penerimaan publik terhadap setiap figur, sekaligus menentukan posisi tawar. Partai tersebut memang hanya memiliki dua kursi di DPRD Samarinda, tetapi dalam kontestasi yang menuntut koalisi, dukungan dari partai dengan kursi terbatas tetap dapat menjadi bagian penting dalam menentukan pasangan calon. (Mujahid)
