TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat upaya penanganan sampah melalui Program Dedikasi Jaga Lingkungan Lestari. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan.
Program tersebut menjadi bagian dari visi Kukar Idaman Terbaik 2025-2030. Pemkab Kukar ingin mengubah pola pengelolaan sampah agar tidak hanya mengandalkan pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA), tetapi juga memperkuat pengolahan sejak dari tingkat kecamatan.
Pembangunan TPS 3R menjadi salah satu infrastruktur yang disiapkan untuk menjawab persoalan peningkatan produksi sampah seiring bertambahnya aktivitas masyarakat dan perkembangan kawasan permukiman.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut sudah mulai direalisasikan pada 2026. Pemerintah daerah juga berkomitmen melanjutkan pembangunan di sejumlah wilayah secara bertahap.
“Pada 2026 sudah dilaksanakan pembangunan di beberapa titik dan tetap akan kita lanjutkan secara bertahap,” kata Rendi.
Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pembangunan TPS 3R belum memungkinkan dilakukan secara bersamaan di seluruh 20 kecamatan. Pemerintah harus menyesuaikan pelaksanaan program dengan ketersediaan anggaran.
Kendati demikian, kondisi fiskal tersebut tidak mengubah arah kebijakan Pemkab Kukar dalam memperkuat penanganan persoalan lingkungan. Pemerintah daerah tetap menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu perhatian utama dalam pembangunan wilayah.
“Masalah lingkungan dan sampah dipastikan menjadi prioritas utama di setiap kecamatan,” tegas Rendi.
TPS 3R Jadi Kebutuhan Pengelolaan Sampah
Dorongan pembangunan TPS 3R juga berkaitan dengan kebutuhan mengubah kebiasaan penanganan sampah yang selama ini lebih banyak bertumpu pada pengumpulan dan pembuangan.
Melalui konsep reduce, reuse, recycle, sampah didorong untuk dikurangi sejak awal, digunakan kembali apabila masih memungkinkan, serta didaur ulang menjadi material yang memiliki nilai guna. Dengan pendekatan tersebut, sampah yang harus dibawa ke TPA diharapkan dapat ditekan.
Menurut Rendi, keberadaan TPS 3R kini bukan lagi sekadar fasilitas pelengkap. Peningkatan volume sampah setiap hari membuat fasilitas pengolahan di tingkat wilayah semakin dibutuhkan.
Kebutuhan tersebut juga menjadi perhatian di kawasan Samboja dan Samboja Barat. Kedua kecamatan yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) itu menghadapi tantangan pengelolaan sampah seiring perkembangan aktivitas masyarakat.
Rendi menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah harus dipandang sebagai kebutuhan dasar dalam menjaga kualitas lingkungan, bukan semata-mata proyek pembangunan infrastruktur.
“Itu bukan sekadar manfaat lagi, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Kita membutuhkan TPS karena produksi sampah setiap hari terus meningkat,” ujarnya.
Selain memperluas fasilitas pengolahan, perubahan sistem penanganan sampah juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Pola lama yang mengandalkan penumpukan dan penimbunan dinilai tidak lagi dapat menjadi solusi utama.
Rendi menyebut kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan sampah yang lebih terarah. Karena itu, pembangunan TPS 3R menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan sistem pengelolaan sampah dengan ketentuan yang berlaku.
“Dulu mungkin kita masih bisa menggunakan sistem menumpuk dan menimbun sampah. Namun, sekarang sudah tidak boleh lagi,” pungkas Rendi. (Adv)













