SAMARINDA – Setelah dua tahun mengurangi belanja perjalanan dinas dan operasional kantor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi pilihan yang lebih sulit dalam menyusun APBD 2027. Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, meminta pemerintah mendahulukan layanan dasar warga sebelum menentukan program pembangunan yang masih bisa dibiayai.
Agusriansyah mencontohkan kondisi DPRD Kaltim pada 2026. Untuk menjalankan tugas kelembagaan, kebutuhan anggaran dewan disebut lebih dari Rp200 miliar. Namun, alokasi yang tersedia hanya berkisar Rp140 miliar, atau sekitar Rp60 miliar di bawah kebutuhan.
“Kami saja dalam menjalankan tugas-tugasnya pada 2026 sudah mengalami keterbatasan. Dari kebutuhan anggaran lebih dari Rp200 miliar, yang dialokasikan hanya sekitar Rp140 miliar,” ujar Agusriansyah, Sabtu (21/11/2026).
Dengan alokasi tersebut, DPRD tetap harus membahas peraturan daerah, menyusun anggaran bersama pemerintah provinsi, dan mengawasi pelaksanaan program. Agusriansyah memperkirakan pilihan agenda yang bisa dijalankan dewan pada 2027 akan semakin terbatas apabila tekanan terhadap keuangan daerah berlanjut.
Di luar DPRD, konsekuensinya berbeda. Organisasi perangkat daerah (OPD) harus membiayai pekerjaan pembangunan sekaligus menjaga layanan yang langsung digunakan masyarakat. Menurut Agusriansyah, perangkat daerah kemungkinan perlu menyusun ulang rencana kerjanya karena tidak semua kegiatan dapat berjalan dengan anggaran seperti sebelumnya.
Ia mengingatkan, belanja rutin yang biasanya menjadi sasaran penghematan sudah lebih dahulu dikurangi. Selama dua tahun terakhir, pemerintah menekan biaya perjalanan dinas hingga kebutuhan perkantoran. Ruang untuk kembali berhemat dari pos yang sama pun semakin sempit.
“Mau sampai kapan kita selalu berhemat kalau pendapatan daerah juga kita turun, ekonomi melemah, sudah terlalu banyak yang dipangkas bahkan semakin banyak yang dipangkas semakin terbatas pula pemerintah jalankan program,” tuturnya.
Bagi Agusriansyah, persoalan dalam pembahasan APBD 2027 bukan semata berapa rupiah yang bisa dihemat. Pemerintah juga perlu melihat akibat dari setiap pengurangan: apakah yang tertunda hanya kegiatan penunjang atau justru pekerjaan yang dibutuhkan warga.
Atas pertimbangan itu, ia meminta Pemprov Kaltim menetapkan lebih dahulu kebutuhan pelayanan dasar yang harus tetap dibiayai. Setelah kebutuhan tersebut jelas, barulah pemerintah menentukan program lain yang dapat dilanjutkan, dikurangi, atau ditunda sesuai kemampuan daerah. (Adv)













