SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda Anhar mengusulkan agar dewan menyurati Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta rincian penyesuaian penerimaan yang diperkirakan mengurangi pendapatan kota sekitar Rp209 miliar. Menurut Anhar, Pemprov perlu menjelaskan apa yang berubah karena proyeksi pendapatan yang digunakan Pemkot Samarinda saat menyusun APBD sebelumnya telah melalui asistensi pemerintah provinsi.
“Ini bukan persoalan politik, melainkan hubungan keuangan antara pemerintah kota dan provinsi. Metode perhitungannya harus jelas, termasuk dasar hukum yang digunakan,” ujar Anhar, Jumat (20/11/2026)
Merujuk pada pemaparan dalam rapat koordinasi, Anhar menyebut ada potensi penyesuaian sekitar 3 persen pada salah satu komponen yang berkaitan dengan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia ingin DPRD memperoleh rincian per komponen agar dapat menelusuri dasar perkiraan penurunan pendapatan tersebut.
Anhar mengusulkan agar surat resmi dewan ditindaklanjuti dengan pertemuan yang melibatkan badan pengelola keuangan, badan pendapatan daerah, sekretaris daerah, dan kepala daerah. Pembahasannya, kata dia, perlu mencakup pula pajak air permukaan serta pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB), sehingga gambaran penerimaan Samarinda tidak terbatas pada pajak kendaraan.
“Kita perlu duduk bersama dan membedah perhitungannya. DPRD ingin mendengar langsung bagaimana metode yang digunakan serta apa dasar hukumnya,” tegasnya.
Bagi Anhar, tugas DPRD dalam persoalan ini bukan membela posisi Pemkot, melainkan memastikan bagian yang menjadi hak Samarinda dapat dijelaskan kepada warga.
“Jangan sampai ada pengurangan tanpa penjelasan yang jelas. Kita harus mengetahui dasar hukum dan cara penghitungannya karena ini menyangkut hak daerah serta kepentingan masyarakat Samarinda,” tuturnya. (Adv)













