SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda Anhar mendorong pemerintah daerah menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat apabila pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) mempersempit anggaran untuk melayani warga. Ia mencontohkan penanganan kemiskinan dan stunting, dua persoalan yang tetap harus ditangani daerah meskipun penerimaannya berkurang.
Menurut Anhar, dampak perubahan transfer tidak cukup dinilai dari selisih angka dalam APBD. Pemerintah daerah perlu melihat apa arti selisih itu bagi program yang sudah direncanakan dan masyarakat yang membutuhkan layanannya.
“Pendapatan daerah harus kembali untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah berhadapan langsung dengan kebutuhan warga, mulai dari penanganan kemiskinan, stunting, hingga pelayanan publik,” ungkapnya.
Anhar menyoroti posisi pemerintah daerah ketika perubahan penerimaan terjadi setelah rencana belanja disusun. Proyeksi pendapatan menjadi dasar untuk menentukan kegiatan yang dapat dibiayai. Ketika dana yang tersedia lebih kecil dari proyeksi, ruang untuk menjalankan seluruh rencana ikut menyempit, sedangkan kebutuhan warga belum tentu berkurang.
Dalam kondisi seperti itu, kepastian mengenai besaran transfer menjadi penting. Tanpa angka yang jelas, pemerintah kota sulit menentukan berapa dana yang masih tersedia untuk pelayanan masyarakat dan bagian mana dari rencana pembangunan yang perlu disesuaikan.
Karena itu, Anhar menilai pembicaraan dengan pemerintah pusat perlu berangkat dari kebutuhan yang dihadapi daerah. Jika alokasi transfer dinilai tidak memadai, daerah perlu menjelaskan layanan apa yang berisiko terganggu dan mengapa pembiayaannya perlu dipertahankan.
Bagi Anhar, itulah dasar bagi pemerintah daerah untuk menyuarakan keberatan. Yang hendak dijaga bukan semata besaran penerimaan daerah, melainkan kemampuan pemerintah untuk tetap hadir ketika warga membutuhkan layanan. (Adv)













