SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar meminta pemerintah meneliti seberapa luas rokok elektrik atau vape disalahgunakan untuk mengonsumsi narkoba sebelum memutuskan larangan menyeluruh. Menurutnya, penggunaan vape tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
“Perlu ada penelitian mengenai berapa persentase vape yang disalahgunakan untuk narkoba. Kita tidak bisa mengambil kebijakan begitu saja tanpa mempertimbangkan dampaknya,”tegas Anhar, Jumat (20/11/2026).
Anhar menilai hasil penelitian itu penting untuk menentukan sasaran kebijakan. Jika persoalan yang hendak diatasi adalah penyalahgunaan narkotika, pemerintah dan aparat perlu memperkuat pencegahan serta menindak pelaku dan pengedarnya. Larangan yang berlaku bagi seluruh pengguna, kata dia, memiliki konsekuensi yang lebih luas.
Anhar juga membedakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang vape dari aturan yang akan diberlakukan pemerintah. Ia menghormati fatwa tersebut sebagai pertimbangan, tetapi menilai pelarangan yang mengikat masyarakat luas memerlukan dasar hukum yang jelas.
“Fatwa MUI tentu harus kita hormati karena ada pertimbangan di balik penerbitannya. Namun, jika berdampak luas, perlu ada tindak lanjut melalui aturan resmi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan kesehatan masyarakat, Anhar meminta pemerintah mengkaji dampak larangan bagi warga yang menggantungkan penghasilan pada perdagangan vape. Pertimbangannya, larangan menyeluruh akan memengaruhi mata pencaharian mereka sekalipun mereka tidak terlibat dalam peredaran narkotika.
“Kalau narkoba, melalui cara apa pun, tetap salah dan harus diberantas. Fokusnya adalah menindak pelaku penyalahgunaan serta peredarannya, jangan sampai masyarakat yang tidak menyalahgunakan justru ikut terdampak,” pungkasnya. (Adv)













