Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan kesiapan penuh dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 melalui upaya koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, mewakili Penjabat (Pj) Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesuma, hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Rabu (20/11/2024).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, serta sejumlah pejabat dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Rizali Hadi memaparkan kesiapan teknis dan administrasi yang telah dilakukan Pemkab Kutim guna memastikan kelancaran pesta demokrasi mendatang. “Persiapan teknis maupun administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder terkait. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif,” jelas Rizali.
Salah satu tantangan terbesar adalah distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil di Kutai Timur, seperti Sandaran, yang memiliki akses terbatas. Rizali mengungkapkan, “Distribusi logistik ke desa-desa di daerah ini masih menjadi tantangan. Namun, kami telah bekerja sama dengan pemerintah setempat dan aparat keamanan untuk memastikan logistik tiba tepat waktu.”
Selain itu, Rizali menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Kutim telah mensosialisasikan aturan dengan ketat kepada ASN agar tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui media sosial. “Kami terus mengingatkan ASN untuk bersikap netral, dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Peningkatan partisipasi pemilih juga menjadi prioritas utama Pemkab Kutim. Rizali menjelaskan, berbagai program edukasi politik dilakukan, terutama untuk menjangkau pemilih pemula dan wilayah terpencil. “Kami optimistis tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat melalui edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan bersama pihak-pihak terkait,” tuturnya.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyoroti pentingnya netralitas ASN dan sinergi antarlembaga. “Netralitas ASN menjadi isu krusial, mengingat mereka diangkat oleh pemerintah pusat. Profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas harus dijaga untuk memastikan Pilkada berjalan adil dan demokratis,” tegasnya.
Rifqinizamy juga menekankan pentingnya koordinasi dalam menghadapi tantangan Pilkada Serentak 2024, termasuk potensi gangguan keamanan dan isu politik sensitif. “Kami meminta semua pihak melaporkan persoalan yang muncul demi kelancaran tahapan Pilkada,” imbuhnya.
Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa peta kerawanan Pilkada mencakup berbagai ancaman seperti isu SARA dan gangguan provokasi. “Kami fokus mencermati daerah rawan berdasarkan 24 variabel kerawanan, untuk memastikan Pilkada berlangsung aman,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik turut melaporkan situasi terkini di wilayahnya. “Kami telah memonitor 10 daerah di Kaltim, dengan jumlah TPS sebanyak 6.274, diawasi oleh 525 PPK, 3.114 PPS, dan 43.198 KPPS,” ungkapnya.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Pilkada Serentak 2024 di Kutai Timur dapat menjadi tonggak demokrasi yang sukses dan berkualitas.
Akmal Malik menegaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi gangguan selama Pilkada.
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dan daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Dengan dukungan semua pihak, Komisi II DPR RI berharap proses demokrasi ini dapat berjalan lancar, transparan, dan bebas dari isu-isu yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
