PPU – Sekretaris Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sariman, menyoroti masih kurangnya ruang rawat inap di rumah sakit daerah. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menjadi keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dari hasil pemeriksaan BPK, layanan kesehatan kita memang masih dinilai kurang, baik dari sisi layanan BPJS maupun ketersediaan ruang rawat inap,” ujar Sariman, Senin (10/3/2025).
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemkab PPU lebih aktif mencari dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“APBD kita terbatas, jadi perlu ada upaya dari Dinas Kesehatan untuk menjalin komunikasi dengan provinsi atau kementerian terkait agar mendapatkan bantuan anggaran. Justru temuan BPK ini bisa menjadi pijakan kuat untuk mengajukan permohonan dana tambahan,” jelasnya.
Sariman juga menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD harus melihat permasalahan ini sebagai prioritas. Ia mendorong adanya kesepakatan bersama untuk menambah ruang rawat inap dan meningkatkan fasilitas rumah sakit.
“Dengan adanya temuan ini, mestinya TAPD dan DPRD sepakat bahwa penambahan ruang dan pembangunan rumah sakit itu harus dilakukan demi meningkatkan layanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Terkait rencana pembangunan gedung lima lantai RSUD Ratu Aji Putri Botung, Sariman menyatakan dukungannya. Menurutnya, peningkatan kapasitas rumah sakit harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya sangat setuju. Kita tinggal melihat kapasitas pasien dan kelas rumah sakit kita. Kalau memang kebutuhannya ada, kenapa tidak? Layanan kesehatan itu yang paling penting,” tutupnya. (adv)
