SAMARINDA – Memasuki hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menjadi perhatian serius DPRD. Sejumlah kebijakan dinilai menunjukkan progres yang menjanjikan, namun di sisi lain masih menyisakan catatan penting terkait pola perencanaan dan keberlanjutan fiskal daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa secara umum kebijakan yang ditempuh Pemprov sudah berada di jalur yang tepat, khususnya dalam penguatan kualitas sumber daya manusia serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai program strategis tersebut tidak berjalan tanpa arah yang terkoordinasi.
“Substansinya sudah baik, terutama pada sektor pendidikan dan peningkatan PAD. Tapi kalau tidak dibarengi dengan perencanaan yang terpadu, program-program ini bisa berjalan sendiri-sendiri dan justru membebani keuangan daerah ke depan,” ujar Agusriansyah.
Ia menilai, hingga saat ini belum terlihat adanya desain besar yang benar-benar mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu kerangka visi pembangunan. Menurutnya, pola kerja sektoral yang masih dominan berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, bahkan menyulitkan pengukuran efektivitas penggunaan anggaran.
“Pemprov harus punya semacam payung kebijakan. Jadi setiap OPD punya target yang saling terhubung, bukan bekerja dengan logika masing-masing,” katanya.
Sorotan khusus juga diarahkan pada kebijakan pendidikan gratis yang masih dikategorikan sebagai belanja non-wajib. DPRD menilai skema ini memiliki risiko menekan ruang fiskal daerah, apalagi jika tidak disertai sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Agusriansyah mengingatkan, beban anggaran tersebut bisa berdampak pada sektor lain, termasuk pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa yang juga membutuhkan perhatian besar.
“Kalau semuanya hanya bertumpu pada APBD, tentu berat. Maka pemerintah harus mulai memikirkan alternatif, salah satunya lewat kolaborasi dengan dunia usaha,” jelasnya.
Ia menyebut mekanisme Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TJSL) sebagai salah satu opsi realistis untuk menopang program prioritas, agar tidak sepenuhnya membebani kas daerah. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta penting untuk menjaga keseimbangan antara agenda sosial dan kesehatan fiskal.
Hal serupa juga berlaku pada program sosial lain, seperti pemberian penghargaan atau insentif bagi pengurus rumah ibadah.
Agusriansyah menilai program tersebut memiliki nilai sosial tinggi, namun tetap memerlukan kerangka regulasi dan pola kerja lintas sektor yang jelas agar dapat berkelanjutan.
“Kalau tidak ada desain kolaborasi yang kuat, program-program sosial ini rawan berhenti di tengah jalan. Padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, DPRD Kaltim secara resmi mendorong Pemprov untuk segera menyusun peta jalan atau roadmapterpadu yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Roadmap tersebut dinilai penting sebagai pedoman lima tahunan dalam menjalankan program prioritas, sekaligus menjadi instrumen kontrol publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (Mujahid)
