Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, kembali menegaskan pentingnya peran legislatif sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah melalui kegiatan BESEMPEKAT. Agenda ini menjadi tindak lanjut dari hasil serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan tahun 2026.
Kegiatan yang digelar pada Rabu (8/4/2026) di Jalan AW Syahrani RT 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara tersebut mengerucutkan sejumlah persoalan krusial yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Tiga isu dominan yang mencuat adalah kondisi jalan-jalan gang, pelayanan puskesmas, serta kebutuhan penambahan sekolah yang mayoritas juga telah disampaikan warga setempat pada tahun 2025.
Sabaruddin mengungkapkan, persoalan infrastruktur jalan lingkungan masih menjadi perhatian serius. Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan gang yang sempit, rusak, hingga sulit dilalui, terutama saat musim hujan.
“Jalan-jalan gang ini akses utama masyarakat. Kalau rusak, aktivitas warga jadi terganggu, mulai dari mobilitas sehari-hari sampai akses darurat. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berfokus pada jalan utama, tetapi juga harus menyentuh kawasan permukiman padat yang selama ini kerap terabaikan. Jalan lingkungan yang layak dinilai menjadi indikator penting kualitas hidup masyarakat di tingkat bawah.
Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi sorotan tajam. Warga mengeluhkan keterbatasan fasilitas dan layanan di puskesmas, mulai dari antrean panjang, kekurangan tenaga medis, hingga sarana penunjang yang belum memadai.
“Pelayanan puskesmas ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena fasilitasnya tidak memadai,” tegas Sabaruddin.
Ia menilai, peningkatan kualitas puskesmas harus menjadi perhatian serius pemerintah, baik dari sisi infrastruktur, tenaga kesehatan, maupun ketersediaan obat-obatan.
Tak kalah penting, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian utama. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan sekolah menyebabkan keterbatasan daya tampung, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
“Kekurangan sekolah ini nyata dirasakan masyarakat. Banyak anak-anak kesulitan mendapatkan tempat belajar yang layak karena daya tampung terbatas. Penambahan sekolah harus segera dipikirkan,” katanya.
Ia menambahkan, investasi di sektor pendidikan merupakan langkah strategis jangka panjang yang tidak bisa ditunda, mengingat dampaknya langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah.
Meski berbagai aspirasi telah dihimpun, Sabaruddin juga menyoroti tantangan besar ke depan, khususnya terkait wacana penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) pada tahun 2027.
“Kami menilai ini sesuatu yang kurang tepat. Bagaimana kami bisa membantu daerah pemilihan jika tidak ada mekanisme penyaluran anggaran seperti bantuan keuangan?” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa tanpa dukungan anggaran yang jelas, proses penyerapan aspirasi melalui reses berpotensi kehilangan makna.
“Percuma kita menjemput aspirasi kalau tidak bisa direalisasikan. Dengan Bankeu saja belum tentu semua terealisasi, apalagi kalau tidak ada,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber lain, Asmuri Aji, menegaskan bahwa masyarakat berharap perhatian pemerintah tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan dalam langkah nyata.
“Yang kami rasakan di lapangan itu jelas, jalan gang perlu diperbaiki, puskesmas perlu ditingkatkan, dan sekolah harus ditambah. Ini kebutuhan dasar, bukan sekadar usulan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
Kegiatan BESEMPEKAT ini menjadi cerminan kuat bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat harus dimulai dari kebutuhan paling mendasar—akses jalan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, serta pendidikan yang merata. Tanpa itu, pemerataan pembangunan hanya akan menjadi jargon tanpa makna nyata di tengah masyarakat. (Mujahid)
