Samarinda – Bursa calon Ketua Umum KONI Kalimantan Timur mulai mencuat. Tiga nama disebut-sebut bersaing ketat menjelang musyawarah, yakni Syahariah Mas’ud, Sapto Setyo Pramono—kader Golkar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim—serta Alwi S. Al Qadrie yang kini menjabat Ketua DPRD Balikpapan.
Mencuatnya tiga nama tersebut memunculkan perbincangan publik, terutama karena bursa kali ini dinilai didominasi kader Golkar. Istilah “KONI menguning” pun ramai diperbincangkan di ruang-ruang diskusi.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, yang juga kader Golkar, menilai kontestasi tersebut seharusnya tidak dipersempit pada latar belakang politik para calon.
“Untuk memajukan dunia olahraga, semua anak bangsa punya peluang. Terlepas apakah dia orang partai atau profesi lain, saya kira untuk membawa Kaltim maju di bidang olahraga itu tanggung jawab bersama. Tinggal bagaimana peserta musyawarah nanti memilih calon yang benar-benar diyakini mampu meningkatkan prestasi olahraga Kaltim, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa yang paling penting adalah visi dan program kerja. Sarkowi mengingatkan pengalaman pada PON 2024 Aceh–Sumut yang menunjukkan adanya penurunan prestasi Kaltim.
“Pengalaman kemarin harus jadi rujukan. Terjadi penurunan di PON 2024. Tentu harapan kita, calon ketua nanti punya visi dan misi yang jelas, mencantumkan target-target kemenangan di event nasional maupun internasional. Jangan hanya mengatakan siap maju, tapi tidak punya visi,” tegasnya.
Menurutnya, target konkret untuk PON maupun ajang internasional perlu disampaikan secara terbuka saat pencalonan. Ia kembali mengingatkan agar pemilihan tidak dilihat dari “warna”.
“Kita jangan melihat dari sisi warna. Kita lihat pikiran dan gagasan apa yang bisa dibawa untuk kemajuan olahraga Kaltim. Semua orang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan,” katanya.
Selain soal prestasi, Sarkowi juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kepengurusan sebelumnya. Ia menyebut dari sisi anggaran, dukungan terhadap olahraga di Kaltim sebenarnya cukup memadai, namun pengawasan dan evaluasinya dinilai perlu diperketat.
“Evaluasi kita di DPRD, anggaran cukup. Tapi mungkin dalam evaluasinya kurang ketat. Selain itu, ada ketidaksinkronan antara pejabat eksekutif dan KONI,” ungkapnya.
Ia menyinggung adanya isu sebelumnya terkait perbedaan dukungan antara pihak eksekutif dan hasil pemilihan Ketua KONI. Ke depan, ia berharap hal semacam itu tidak terulang.
“KONI sangat tergantung pada kepala daerah. Jadi harus bisa membangun komunikasi yang baik, baik secara horizontal maupun vertikal. Sinkronisasi dengan kepala daerah dan DPRD itu penting,” jelasnya.
Lebih jauh, ia juga menekankan peran strategis KONI dalam mendukung regenerasi atlet. Menurutnya, pola koordinasi dan pembinaan terhadap cabang olahraga harus lebih terarah agar pembinaan atlet berjalan sistematis.
“KONI harus punya pola yang jelas dalam koordinasi dan pembinaan cabor, supaya
pembinaan atlet lebih terarah,” ujarnya.
Tak kalah penting, kata dia, adalah kemampuan manajerial, terutama dalam pengelolaan keuangan.
“Calon ketua harus tidak hanya sukses dalam prestasi, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan. Ini harus masuk dalam visi para calon. Jangan sampai orientasinya hanya pada pencalonan, tapi mengabaikan gagasan,” tutupnya. (Mujahid)
