Samarinda – Pansus DPRD Kota Samarinda menyoroti ketidaksesuaian antara capaian kinerja pemerintah dengan kondisi riil di lapangan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Samarinda, Achmad Sukamto, usai Rapat Dengar Pendapat (hearing) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (9/4/2026), di Ruang Rapat Utama Lantai 2 DPRD Kota Samarinda.
Menurutnya, salah satu persoalan krusial yang mencuat dalam evaluasi adalah kondisi kabel telekomunikasi yang dinilai masih semrawut dan belum memiliki regulasi yang jelas di tingkat daerah.
“Ini kan menyangkut kabel-kabel telekomunikasi yang semrawut. Ternyata di Samarinda sendiri belum ada regulasi yang mengatur itu,” ujarnya.
Ia menyebut, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD berencana merekomendasikan pembentukan atau revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait telekomunikasi, khususnya dalam penataan utilitas perkabelan di ruang kota.
“Rekomendasi dari Pansus, kita akan membuat Perda atau revisi Perda tahun 2019 tentang telekomunikasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti adanya ketimpangan antara indikator capaian kinerja yang dilaporkan pemerintah dengan realitas di lapangan. Dalam LKPJ, disebutkan capaian indikator mencapai 99 persen, termasuk dalam aspek kota layak huni. Namun, kondisi utilitas seperti kabel yang tidak tertata dinilai bertolak belakang dengan klaim tersebut.
“Di laporan LKPJ itu sudah mencapai 99 persen, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kabel semrawut dan itu belum diatur. Ini yang sangat kita sayangkan,” tegasnya.
Ia menilai, aspek estetika dan kenyamanan kota, termasuk penataan utilitas, seharusnya menjadi bagian penting dalam indikator pembangunan perkotaan.
Terkait hal ini, DPRD juga menyoroti peran Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang dinilai belum memiliki kontribusi signifikan dalam penataan kabel telekomunikasi.
“Kominfo menyampaikan itu keputusan dari pusat dan tidak ada rekomendasi dari daerah. Itu juga kita sayangkan,” ujarnya.
Ke depan, DPRD mendorong agar sistem kabel telekomunikasi di Samarinda dapat ditata lebih baik, termasuk melalui skema penanaman kabel di bawah tanah (underground), guna meningkatkan kerapian dan keamanan kota.
“Ke depan kita maunya itu tidak ada lagi kabel di atas, tapi ditanam semua,” katanya.
Selain itu, DPRD juga menyinggung persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Meski belum dibahas dalam sesi hearing bersama Dinas Perhubungan, Sukamto memastikan isu tersebut akan menjadi perhatian dalam pembahasan selanjutnya.
“PJU itu hak masyarakat, karena masyarakat sudah bayar. Nanti kita akan pertanyakan saat OPD terkait dipanggil,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh laporan dalam LKPJ tidak akan serta-merta diterima, melainkan akan dievaluasi secara menyeluruh oleh DPRD melalui mekanisme Pansus.
“Tidak semua laporan dari Wali Kota itu langsung diterima. Kita evaluasi per segmen, mana yang layak diterima, mana yang perlu dikoreksi,” pungkasnya.
Diketahui, pembahasan LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2025 melibatkan sekitar 30 OPD dengan 12 indikator kinerja utama yang tengah dievaluasi oleh DPRD Kota Samarinda. (Iqbal Al-Fiqri)
