Samarinda – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Timur menyoroti berbagai insiden lalu lintas kapal di alur Sungai Mahakam yang dinilai mengancam aset strategis di atasnya, terutama jembatan yang menjadi penghubung vital bagi masyarakat.
Sorotan itu muncul setelah serangkaian insiden penabrakan jembatan oleh kapal tongkang kembali terjadi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Jembatan Mahakam I di Samarinda yang disebut telah mengalami penabrakan pada bagian pilarnya hingga 24 kali dalam kurun satu tahun terakhir.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Kaltim, Wahyu, mengatakan Kalimantan Timur merupakan provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Berbagai komoditas seperti batu bara, kayu, minyak, dan gas bumi diproduksi dan diangkut melalui jalur Sungai Mahakam.
Namun, menurutnya, tingginya aktivitas lalu lintas kapal tongkang justru menimbulkan ancaman terhadap berbagai infrastruktur penting di atas sungai tersebut.
“Lalu lalang tongkang batu bara telah menyebabkan penabrakan jembatan berkali-kali. Artinya aktivitas ini lebih banyak memberikan kerugian daripada manfaat karena mengancam aset-aset strategis dan vital yang ada di atas Sungai Mahakam,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, Jembatan Mahakam I merupakan infrastruktur yang sangat vital bagi masyarakat Kalimantan Timur. Selain menjadi penghubung wilayah di Kota Samarinda, jembatan tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi serta distribusi logistik di daerah.
Menurut Wahyu, insiden yang berulang kali terjadi mencerminkan lemahnya kepatuhan sejumlah perusahaan yang beroperasi di alur Sungai Mahakam terhadap berbagai aturan dan rekomendasi pemerintah.
“Kejadian berulang ini menjadi gambaran bahwa kapal-kapal perusahaan yang mengeruk kekayaan Kaltim melalui Sungai Mahakam sering kali bersikap semena-mena dan tidak menggubris rekomendasi dari pemerintah setempat,” tegasnya.
Selain menyoroti aktivitas perusahaan tambang dan operator kapal, GMNI Kaltim juga menyinggung pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang selama ini vokal mengkritisi insiden penabrakan jembatan di alur Sungai Mahakam.
Menurut Wahyu, sikap tegas yang disampaikan Ananda terhadap perusahaan tambang serta pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pelayaran, seperti Pelindo dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), merupakan bentuk keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
“Sudah ada pernyataan yang cukup keras terhadap perusahaan yang menjadi pelaku penabrakan, serta kepada Pelindo dan KSOP sebagai pihak yang harusnya bekerja lebih keras agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” ujarnya.
ia pun menyoroti belakangan hal tersebut justru bergeser dari substansi persoalan. Alih-alih fokus pada upaya mendorong keselamatan infrastruktur di Sungai Mahakam, berbagai serangan justru diarahkan secara pribadi kepada Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Menurutnya, kondisi tersebut patut dipertanyakan karena kritik yang disampaikan Ananda sejatinya berkaitan dengan kepentingan publik, khususnya menyangkut keselamatan aset strategis di daerah.
“Kami melihat seolah ada pihak-pihak yang tidak nyaman dengan perjuangan masyarakat Kaltim. Bahkan ada kesan serangan yang cukup masif secara pribadi kepada Mbak Nanda. Padahal, pernyataan yang disampaikan beliau semata-mata untuk mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan infrastruktur yang berada di atas Sungai Mahakam,” ujarnya.
Wahyu juga mendukung suara yang disampaikan Ananda Emira Moeis karena dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami membaca pernyataan Mbak Ananda dan melihat bahwa beliau berada di pihak masyarakat. Apa yang disampaikan tentu untuk kemakmuran dan keselamatan masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Mujahid)
