Samarinda – Polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Isu ini tak hanya ramai di media lokal, tetapi juga mendapat sorotan media nasional, memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Di tengah derasnya kritik, Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, angkat bicara. Ia menilai, dari sisi aturan, pengadaan tersebut tidak bermasalah.
“Kalau bicara evaluasi, secara prosedur saya rasa semuanya sudah mengikuti prosedur,” ujar Samsun saat dimintai tanggapan.
Namun demikian, politisi tersebut menekankan bahwa polemik ini bukan semata soal aturan, melainkan soal sensitivitas sosial di tengah kondisi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
“Tinggal empatinya saja. Kalau prosedurnya sudah terlewati semua, sudah aman. Tapi sama-sama berempati lah terhadap masyarakat,” tegasnya.
Samsun mengajak publik melihat persoalan ini secara proporsional. Menurutnya, masyarakat juga perlu memahami bahwa selama ini gubernur menggunakan kendaraan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut memiliki kepekaan terhadap situasi sosial yang berkembang.
“Jadi masyarakat berempati terhadap gubernur yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi, dan gubernur juga harusnya berempati terhadap kondisi masyarakat yang saat ini sedang kesulitan,” lanjutnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sah-sah saja sepanjang seluruh mekanisme dan regulasi telah dipenuhi. Meski demikian, ia mengakui bahwa nilai anggaran yang mencapai Rp8,5 miliar menjadi titik sensitif yang memicu reaksi publik.
“Sah-sah saja selama mengikuti prosedur. Tapi mungkin angkanya saja yang terlalu fantastis,” pungkasnya. (Mujahid)
