Samarinda — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat mendapat perhatian khusus dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Bukan hanya dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga dalam hal pengelolaan anggarannya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa keterlibatan langsung pihak sekolah sebagai pelaksana program akan menciptakan efisiensi sekaligus transparansi.
Menurut politisi PKS ini, selama ini model distribusi yang bertumpu pada penyedia pihak ketiga melalui mekanisme tender justru menyulitkan pengawasan dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan gizi siswa di masing-masing wilayah.
“Saya usulkan agar setiap sekolah membentuk tim pelaksana sendiri, dengan alokasi anggaran yang jelas per siswa. Dengan begitu, mereka bisa menyusun menu yang sesuai, melakukan pengelolaan langsung, dan menyusun SPj yang lebih transparan,” ungkapnya, Sabtu (12/7/25).
Agusriansyah menyoroti bahwa pendekatan bottom-up, di mana sekolah memiliki kendali penuh terhadap pelaksanaan MBG, akan jauh lebih relevan dengan kondisi lokal.
Ia menyebut sejumlah laporan dari sekolah yang mengeluhkan kualitas makanan MBG yang disediakan rekanan justru menurun dibanding sebelumnya.
“Sekolah-sekolah ini sudah tahu apa yang terbaik untuk muridnya. Jika diberi ruang mengelola langsung, mereka bisa menyediakan makanan bergizi yang lebih sesuai dengan kultur lokal dan kondisi gizi anak-anak,” ucapnya.
Selain itu, ia menilai model pelibatan langsung sekolah juga akan memperkuat rasa tanggung jawab terhadap anggaran negara. Kepala sekolah, komite, dan tenaga pendidik akan merasa memiliki dan turut menjaga kualitas program. Ini sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan.
“Kita ingin akuntabilitas. Ketika sekolah diberi wewenang, maka mereka akan lebih serius menyusun laporan, menjaga kualitas makanan, dan memastikan siswa benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Agusriansyah juga menekankan bahwa program MBG seharusnya tidak diperlakukan seragam di seluruh Indonesia. Dengan keragaman geografis, ekonomi, dan budaya, ia meminta pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan teknis yang memberi fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyesuaikan program dengan kondisi lokal.
“Jangan semua dipaksa sama. Sekolah di Samarinda berbeda dengan yang di Mahulu. Kebutuhan gizinya pun tak bisa disamaratakan,” jelasnya.
Program MBG yang mulai bergulir awal 2025 ini merupakan bagian dari visi nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan gizi siswa.
Namun, Agusriansyah mengingatkan bahwa visi besar tersebut hanya akan berhasil jika dibarengi dengan tata kelola yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Program ini jangan hanya jadi proyek. Harus jadi gerakan bersama, dan itu dimulai dengan mempercayakan sekolah sebagai penggerak utamanya,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
