Samarinda — Program Wi-Fi gratis di desa-desa Kalimantan Timur (Kaltim) memang menjanjikan percepatan transformasi digital. Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa upaya menghadirkan internet tanpa didahului dengan ketersediaan listrik yang memadai hanyalah langkah sia-sia.
“Internet gratis itu penting, tapi kalau listriknya tidak ada atau tidak stabil, ya sama saja. Skemanya harus benar-benar matang,” ujarnya, Sabtu (12/7/25).
Menurutnya, listrik bukan sekadar pelengkap dalam program digitalisasi desa melainkan syarat utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Banyak desa di Kaltim, terutama yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan, hingga kini masih belum teraliri listrik secara stabil oleh PLN.
Agusriansyah menekankan bahwa digitalisasi tanpa fondasi infrastruktur dasar hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Pemerintah, katanya, perlu mengubah pendekatan jangan memulai dari apa yang terlihat canggih, tapi dari apa yang paling mendasar.
“Transformasi digital butuh fondasi fisik. Jangan dibalik. Kita harus mulai dari memastikan listrik, baru kemudian bicara soal jaringan dan layanan digital,” ucap politikus PKS itu.
Ia mengusulkan agar pemerintah serius mengembangkan solusi energi alternatif, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau hybrid, untuk menjangkau desa-desa yang belum terkoneksi jaringan PLN. Selain lebih cepat diterapkan, opsi ini juga ramah lingkungan dan bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan listrik konvensional.
Agusriansyah juga menyoroti pentingnya sinkronisasi perencanaan antarinstansi. Ia menilai pelaksanaan program Gratispol harus dikawal secara sistematis, tidak hanya sebagai pencapaian 100 hari kerja, melainkan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
“Kalau Wi-Fi-nya hidup tapi colokan tidak berfungsi, itu bukan transformasi digital. Itu justru jadi cermin kegagalan menyusun prioritas pembangunan,” tuturnya.
Ia pun mendorong kolaborasi nyata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dalam memetakan kebutuhan infrastruktur, menyesuaikan solusi dengan kondisi lokal, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program.
Bagi Agusriansyah, program internet desa akan berdampak signifikan hanya jika dibarengi dengan kesiapan energi, SDM, dan dukungan infrastruktur lainnya. Tanpa itu semua, teknologi hanya akan menjadi simbol modernitas yang tak bisa dimanfaatkan maksimal.
“Ini bukan soal proyek teknologi, ini soal keadilan infrastruktur. Kalau desa-desa kita dibiarkan tanpa listrik yang layak, maka mereka akan terus tertinggal, walau diberi akses internet sekalipun,” tegasnya.
Dengan nada tegas namun konstruktif, ia meminta pemerintah menata ulang prioritas pembangunan digital desa. Sebab, tanpa fondasi listrik yang kokoh, harapan besar masyarakat terhadap konektivitas dan kemajuan hanya akan tinggal janji.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
