Samarinda – Ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) antara kawasan perkotaan dan daerah tertinggal di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi perhatian legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai salah satu akar masalahnya terletak pada sistem pendidikan nasional yang terlalu tersentralisasi.
Ia mengungkapkan, model kurikulum yang dirancang secara top-down dari pusat kerap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal, terutama di daerah pesisir, pedalaman, dan wilayah yang kaya akan sumber daya alam.
“Bagaimana mungkin kita mencetak SDM yang siap pakai kalau materi yang diajarkan tidak nyambung dengan kenyataan di lapangan?” ujar Agusriansyah, Kamis (24/7/25).
Menurutnya, pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang kontekstual mampu menjawab tantangan wilayah dan memberdayakan potensi lokal.
Ia mencontohkan, masih banyak daerah yang memiliki kekayaan tambang, hutan, atau laut, namun penduduk lokal kesulitan bersaing karena sistem pendidikan tidak membekali mereka dengan keterampilan praktis yang sesuai.
“Banyak lulusan sekolah di daerah yang akhirnya terpinggirkan di kampung sendiri. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena pendidikan kita belum mengakar pada realitas mereka,” jelas legislator dari Fraksi PKS ini.
Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyusun kurikulum lokal yang adaptif.
Kurikulum tersebut, kata dia, harus mampu memasukkan unsur budaya, bahasa daerah, serta peluang kerja lokal agar lebih membumi.
Agusriansyah juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan arah pendidikan di daerah. Menurutnya, lembaga adat, komunitas lokal, hingga pelaku usaha harus menjadi mitra utama, bukan hanya penonton dalam proses pendidikan.
“Selama ini masyarakat hanya jadi objek kebijakan, padahal merekalah yang tahu kebutuhan dan kekuatan daerahnya sendiri,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa desentralisasi bukan berarti menolak standar nasional. Justru sebaliknya, ia mendorong adanya harmoni antara kerangka dasar nasional dan inovasi lokal, sehingga pendidikan tetap menjaga mutu sekaligus memberi ruang adaptasi.
“Kalau kita ingin SDM Kaltim maju tanpa harus meninggalkan akar budayanya, maka pendidikan harus berubah. Anak-anak harus dididik untuk membangun tanah kelahirannya, bukan hanya jadi pencari kerja di luar daerah,” pungkasnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
