SAMARINDA –DPRD Kota Samarinda mendesak Perumdam Tirta Kencana mempercepat pembangunan jaringan pipa sekunder sebagai solusi atas belum meratanya layanan air bersih. Keterlambatan pengembangan infrastruktur distribusi dinilai membuat sebagian warga masih kesulitan memperoleh sambungan air bersih, bahkan ada yang harus mengeluarkan biaya secara swadaya untuk membangun jaringan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, mengatakan persoalan tersebut tidak boleh terus berulang karena penyediaan infrastruktur distribusi merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan daerah sebagai penyedia layanan publik. Menurutnya, perencanaan pengembangan jaringan harus dilakukan secara lebih matang agar masyarakat tidak lagi dibebani biaya pembangunan pipa.
“Kalau jaringan utama sudah tersedia, seharusnya pengembangan jaringan distribusinya juga dipersiapkan. Jangan sampai warga harus patungan untuk membangun pipa agar bisa menikmati layanan air bersih,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Rusdi mengungkapkan, Komisi II masih menerima laporan adanya permohonan sambungan rumah yang belum dapat direalisasikan akibat belum tersedianya pipa sekunder. Bahkan, di beberapa kawasan masyarakat berinisiatif mengumpulkan dana secara swadaya agar jaringan distribusi dapat menjangkau lingkungan mereka.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan investasi infrastruktur Perumdam Tirta Kencana. Ia menilai perusahaan daerah perlu lebih transparan menyampaikan kondisi jaringan yang ada sekaligus menyusun skala prioritas pengembangan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya informasi bahwa jaringan utama sudah ada, tetapi kepastian kapan distribusinya benar-benar sampai ke rumah-rumah warga. Itu yang harus menjadi fokus pelayanan,” katanya.
Rusdi mencontohkan Kecamatan Samarinda Ulu sebagai salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan serupa. Di kawasan tersebut, masih terdapat permukiman yang belum memperoleh layanan air bersih karena jaringan distribusi belum menjangkau rumah-rumah warga.
Selain menyoroti pengembangan jaringan, Komisi II DPRD Samarinda juga tengah mengevaluasi kinerja Perumdam Tirta Kencana, termasuk pemanfaatan laba perusahaan. DPRD berharap keuntungan yang diperoleh dapat lebih banyak dialokasikan untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD juga telah meminta laporan auditor independen atas laporan keuangan Perumdam Tirta Kencana tahun buku 2025. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menilai efektivitas pengelolaan perusahaan sekaligus memastikan kebijakan investasi benar-benar mendukung pemerataan akses air bersih di Kota Samarinda.
“Bagi kami, ukuran keberhasilan Perumdam bukan hanya laba perusahaan, tetapi seberapa luas masyarakat yang bisa menikmati layanan air bersih dengan mudah dan tanpa harus menanggung biaya pembangunan jaringan,” tegas Rusdi. (Adv)
