Samarinda – Masalah drainase di wilayah Balikpapan Timur kembali menjadi sorotan, kali ini bukan hanya karena faktor teknis, tetapi karena lemahnya koordinasi antar pihak terkait.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, yang menilai persoalan banjir di kawasan tersebut mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi.
Menurut Nurhadi, kerusakan atau penyumbatan drainase bukan sekadar akibat alam atau curah hujan tinggi, melainkan karena kurangnya sinergi antara instansi pemerintah, pengelola jalan tol, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Permasalahan seperti ini akan terus berulang jika pola kerja masih sektoral dan tidak ada komunikasi yang solid antar pihak. Ini bukan cuma soal sedimen atau rumput liar, tapi soal bagaimana kita mengelola lingkungan bersama,” katanya, Selasa (29/7/2025).
Ia menyoroti kondisi saluran air di sekitar pintu keluar tol Manggar yang banyak tertutup lumpur dan tanaman liar. Padahal, saluran tersebut berfungsi sebagai jalur utama pembuangan air dari kawasan Balikpapan Timur hingga sebagian wilayah utara kota.
Ketika tersumbat, aliran air meluap ke pemukiman warga, menyebabkan banjir yang merugikan banyak pihak.
Meski tindakan pembersihan sempat dilakukan setelah ada koordinasi darurat, Nurhadi menegaskan bahwa respons seperti itu tidak cukup. Ia menekankan perlunya perencanaan jangka panjang dan mekanisme kerja lintas sektor yang lebih terstruktur.
“Kita tidak bisa terus-terusan reaktif. Harus ada pembagian peran yang jelas, dari pemerintah daerah hingga pengelola infrastruktur. Drainase bukan urusan satu pihak saja,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut andil dalam menjaga saluran air agar tetap bersih dan berfungsi optimal. Dalam pandangannya, krisis drainase hanya bisa diatasi bila semua pihak merasa memiliki tanggung jawab yang sama terhadap ruang publik.
“Banjir bukan takdir. Ini cerminan dari sistem yang belum tertata. Jika kita bisa bangun kerja sama lintas sektor, maka masalah ini bisa dicegah sebelum menjadi bencana,” tegas legislator asal Dapil Balikpapan itu.
Dengan dorongan untuk menciptakan sistem pengelolaan drainase yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi, Nurhadi berharap ke depan Balikpapan Timur tidak lagi menjadi langganan banjir akibat kelalaian kolektif. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
