Samarinda – Persoalan infrastruktur, layanan dasar, hingga penguatan ekonomi rakyat kembali mencuat sebagai isu utama dalam agenda politik lokal Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini terungkap dalam laporan hasil reses yang disampaikan Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra, Sabaruddin Panrecalle, dalam Rapat Paripurna ke-28 yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025) dini hari.
Sabaruddin mengungkapkan bahwa selama masa reses, mayoritas aspirasi masyarakat yang ia serap masih berkutat pada kebutuhan infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan antarwilayah, pembangunan jembatan penghubung, serta peningkatan akses jalan tani.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa konektivitas antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar di banyak daerah di Kaltim.
“Warga sangat berharap ada percepatan pembangunan infrastruktur. Jalan dan jembatan bukan hanya soal akses, tapi juga penentu utama distribusi hasil pertanian dan ekonomi lokal,” ujarnya dalam forum tersebut.
Selain konektivitas, warga di berbagai daerah juga menyoroti akses terhadap air bersih dan listrik yang masih belum merata. Sabaruddin menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah, seperti normalisasi sungai, pemasangan jaringan pipa air, hingga pembangunan turap untuk mitigasi banjir serta menjamin ketersediaan air bersih.
Isu di sektor pendidikan juga turut menjadi perhatian. Banyak masyarakat mengeluhkan kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan. Renovasi gedung, perbaikan ruang belajar, hingga penyebarluasan informasi program bantuan pendidikan seperti Gratispoll disebut sebagai kebutuhan mendesak di sejumlah wilayah.
“Masih banyak anak-anak yang belajar dalam kondisi tidak layak. Program bantuan memang ada, tapi belum semua masyarakat paham dan bisa mengaksesnya,” lanjut legislator dapil Balikpapan itu.
Di bidang kesehatan, aspirasi warga berkisar pada peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas. Kebutuhan akan puskesmas baru dan peralatan medis menjadi suara dominan di beberapa daerah yang masih minim pelayanan kesehatan.
Tak hanya itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga menjadi sorotan. Warga meminta dukungan berupa bibit, pupuk, perbaikan saluran irigasi, hingga pembukaan lahan sawah baru. Aspirasi ini dinilai sangat relevan dengan upaya mendorong kemandirian pangan dan ekonomi desa.
“Selain itu, kami juga mencatat harapan masyarakat terkait pembangunan sarana ibadah dan dukungan terhadap UMKM. Modal usaha, pelatihan, dan pendampingan jadi kebutuhan nyata yang disampaikan warga,” tuturnya.
Sabaruddin menegaskan bahwa hasil reses ini bukan sekadar catatan rutin, melainkan refleksi nyata kebutuhan warga Kaltim yang harus ditindaklanjuti.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim bisa menindaklanjuti dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mendasar ini dalam program pembangunan ke depan.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi menyangkut fondasi kesejahteraan warga. Pemerintah harus hadir secara konkret di titik-titik yang selama ini tertinggal,” tutupnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
