Samarinda: — DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya mempercepat penurunan angka stunting melalui fungsi pengawasan, regulasi, dan penganggaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan bahwa dukungan pemerintah saja tidak cukup tanpa keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa.
Saat ini, Pemkot telah mengalokasikan anggaran melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas PUPR dan Perkim.
Meski begitu, pelaksanaan di lapangan dinilai belum maksimal karena minimnya partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha.
“Masih perlu penguatan di tingkat bawah, karena baru sebagian dunia usaha yang ikut berkontribusi. Padahal, jika kesadaran sosial meningkat—misalnya saling peduli dengan tetangga yang kesulitan makan—persoalan sosial dapat lebih cepat teratasi,” ujar Sri Puji.
Ia menyebut kolaborasi sosial berbasis kepedulian warga menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.
Partisipasi aktif masyarakat dinilai mampu memperluas dampak program hingga ke tingkat RT dan keluarga.
Selain itu, DPRD melalui fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan berkomitmen memastikan percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Program tersebut juga sejalan dengan target nasional untuk menurunkan angka stunting menjadi 18 persen pada tahun ini.
“Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting agar setiap anak di Samarinda tumbuh sehat dan mendapat asupan gizi cukup,” pungkasnya. (adv)
