Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyerukan seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menghentikan konflik internal yang tidak produktif dan bersatu menghadapi isu besar, yakni rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
“Musuh kita itu bukan sesama masyarakat Kaltim, tapi kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah. Ini masalah besar yang harus kita lawan bersama,” tegas Abdul Rohim saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda (15/10/2025).
Ia menilai kebijakan tersebut tidak adil karena Kaltim selama ini telah menanggung beban sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan serta eksploitasi sumber daya alam.
Menurutnya, dana transfer pusat seharusnya menjadi hak penuh daerah sebagai bentuk kompensasi atas dampak besar yang ditanggung Kaltim.
“Dana itu adalah hak kita. Bahkan jumlahnya belum sebanding dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang terjadi. Kalau masih mau dipotong lagi, itu sama saja menambah beban masyarakat daerah penghasil,” ujarnya.
Abdul Rohim menekankan pentingnya membangun solidaritas daerah antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan hak fiskal Kaltim di hadapan pemerintah pusat.
“Sekarang bukan waktunya saling berhadapan, tapi bersatu. Lebih baik kita duduk bersama memikirkan langkah protes atau perlawanan terhadap kebijakan pusat yang merugikan daerah,” katanya.
Ia menutup dengan mengingatkan semua pihak agar tetap fokus pada isu yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kita harus fokus memperjuangkan hak daerah, bukan terseret dalam konflik yang melemahkan kita sendiri,” tandasnya. (adv)
