Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak sepenuhnya dapat direalisasikan sesuai nilai yang telah ditetapkan. Dari total pagu Rp15,15 triliun, ia memperkirakan serapan riil hanya berada di kisaran Rp14 triliun, mengikuti pola capaian anggaran Kaltim yang umumnya berada di angka 90 persen.
Ia menilai potensi gap tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah provinsi agar lebih cermat dalam merumuskan prioritas pembangunan.
“Pagu boleh besar, tetapi kapasitas serap daerah tidak selalu mencapai angka penuh. Karena itu, pemilihan prioritas harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak,” ujar Hasanuddin.
Ketua DPRD Kaltim itu menekankan bahwa fokus utama anggaran tahun depan harus diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disebutnya sebagai pondasi utama untuk menjaga momentum pembangunan manusia.
“Kita harus memastikan alokasi anggaran mendukung peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar. Selain itu, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM tetap perlu dipacu,” lanjutnya.
Hasanuddin juga menyoroti tekanan fiskal yang cukup signifikan. Penurunan pendapatan daerah hampir Rp6 triliunmembuat manuver pemerintah provinsi semakin terbatas dalam menentukan program strategis.
“Ruang fiskal kita menyempit. Karena itu, pengambilan keputusan anggaran tidak boleh keliru. Program yang benar-benar dirasakan masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi fiskal yang ketat, efisiensi merupakan syarat mutlak. DPRD, kata dia, akan terus mengawasi penggunaan anggaran agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi warga Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
