Samarinda – Krisis kekurangan guru di Kalimantan Timur kembali mengemuka dan dinilai telah memasuki fase mengkhawatirkan. Bukan lagi sekadar masalah teknis, kondisi ini disebut mengancam kualitas pelayanan pendidikan dari tingkat SMA, SMK, hingga SLB.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menegaskan bahwa keberlangsungan proses belajar tidak mungkin berjalan dengan baik jika jumlah tenaga pendidik terus timpang dengan kebutuhan lapangan.
“Guru adalah fondasi utama sekolah. Ketika jumlahnya tidak memadai, maka kualitas pembelajaran pasti tergerus. Ini sudah terjadi di banyak SMA, SMK, termasuk SLB,” ujar Damayanti.
Ia menjelaskan bahwa kekurangan guru tidak hanya soal kuantitas, namun juga kompetensi. Di SMK, misalnya, tuntutan keahlian masa kini membuat kebutuhan guru produktif semakin kompleks dan berubah cepat mengikuti industri.
“SMK butuh guru yang menguasai teknologi terbaru dan keterampilan industri yang terus bergerak. Tanpa kompetensi relevan, mustahil kita menyiapkan lulusan yang siap bersaing,” katanya.
DPRD menilai bahwa minimnya guru produktif telah menjadi salah satu hambatan terbesar SMK dalam memenuhi standar dunia kerja. Keterlambatan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik juga disebut berpotensi menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.
Politisi PKB itu menegaskan bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemerintah provinsi diminta menjalankan langkah strategis yang terukur, mulai dari pembukaan formasi guru baru, peningkatan pelatihan berbasis industri, hingga skema kolaborasi yang memungkinkan guru-guru mengikuti perkembangan teknologi secara berkelanjutan.
“Setiap tahun kita menunda penyelesaian masalah ini, generasi pelajar yang menjadi korbannya. Karena itu, pemenuhan guru harus menjadi prioritas riil, bukan wacana yang diulang setiap tahun,”tegas Damayanti.
DPRD Kaltim juga mendorong penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data dan penganggaran yang lebih fokus agar pemerataan tenaga pendidik dapat diwujudkan di seluruh wilayah Kaltim. (Adv/DPRD Kaltim)
