Samarinda – DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Kaltim secara tegas menyikapi maraknya insiden aktivitas lalu lintas tongkang batu bara di Sungai Mahakam yang kerap berujung pada penabrakan jembatan, mulai dari Jembatan Mahakam I hingga Jembatan Mahulu. Rentetan peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar kecelakaan teknis, melainkan persoalan serius yang menyangkut keselamatan publik dan keberlanjutan ekonomi Kalimantan Timur.
Sikap tersebut disampaikan usai rapat konsolidasi internal DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang digelar di Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kaltim, Senin (2/2/2026).
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa insiden penabrakan jembatan yang berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam aspek regulasi dan pengawasan lalu lintas sungai.
“Kita perlu belajar dari berbagai peristiwa masa lalu tentang kerusakan jembatan dan terganggunya urat nadi perekonomian di Kalimantan Timur. Kalau ini terus terjadi, berarti dari sisi regulasi dan rambu-rambu tidak dipersiapkan dengan baik. Ini juga bisa kita sebut sebagai human error,” kata Hasto.
Ia menekankan bahwa Sungai Mahakam bukan sekadar jalur transportasi, melainkan ruang peradaban dan denyut utama ekonomi masyarakat Kaltim.
“Jembatan itu milik rakyat, dan sungai itu adalah jalan peradaban. Siapa pun yang tidak waspada dan melakukan pelanggaran, dengan alasan apa pun, tidak bisa dibenarkan. Aktivitas kapal harus mempertimbangkan aspek keselamatan. Jika ada kelalaian hingga menyebabkan kerusakan jembatan, maka harus ada pengusutan dan penindakan tegas,” tegasnya.
Dampak Nyata: Logistik Tersendat, Ekonomi Terganggu
Sementara itu, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden biasa, melainkan harus segera ditangani secara struktural dan lintas lembaga.
“Berbagai penabrakan jembatan yang sering terjadi ini harus segera ditindaklanjuti. Kami di DPRD dengan fungsi pengawasan sudah berkoordinasi dengan KSOP, Pelindo, hingga Gubernur. Ini sudah kami sampaikan juga ke pusat,” ujarnya.
Ananda mengungkapkan, pasca insiden terbaru, Jembatan Mahulu sempat ditutup untuk dilakukan uji dinamik oleh Dinas PUPR guna memastikan kondisi struktur jembatan sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan.
“Secara tanggung jawab, biaya perbaikan akan ditanggung oleh perusahaan yang terlibat dalam insiden tersebut,” katanya.
Namun menurut Ananda, dampak dari penutupan jembatan jauh lebih besar dari sekadar kerusakan fisik. Ia menyoroti terganggunya arus logistik dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
“Penutupan Jembatan Mahulu kemarin sangat berpengaruh. Banyak truk logistik, sembako, sayuran tidak bisa lewat dan harus dialihkan ke Jembatan Mahkota IV. Akibatnya terjadi kemacetan panjang. Jadi ini bukan hanya soal keselamatan, tapi juga langsung memukul roda perekonomian,” jelasnya.
Dorong Pembentukan Satgas dan Investigasi Menyeluruh
PDI Perjuangan Kaltim memastikan akan terus mengawal persoalan ini, baik melalui jalur politik maupun kelembagaan di DPRD. Ananda menekankan perlunya investigasi menyeluruh agar akar masalah dapat diungkap secara objektif.
“Kami mendorong segera dibentuk satgas yang melibatkan KSOP, Pelindo, BWS, Polairud, hingga TNI. Selama ini alasan yang selalu muncul faktor alam, tapi tidak pernah diselidiki secara serius dari sisi human error-nya,” tegas Ananda.
Ia menilai, tanpa evaluasi menyeluruh dan penegakan hukum yang konsisten, insiden serupa berpotensi terus berulang, dengan risiko yang semakin besar terhadap keselamatan publik dan stabilitas ekonomi daerah. (Mujahid)
