Samarinda – Kisah pilu Mandala Rizky, seorang pelajar SMK di Samarinda yang meninggal dunia diduga akibat mengalami peradangan pada kaki setelah menggunakan sepatu kekecilan dalam waktu lama, mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Sri Puji mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Menurutnya, kejadian seperti ini seharusnya tidak sampai terjadi.
“Sebenarnya hal semacam itu tidak semestinya terjadi. Tapi kan saya juga belum tau fakta sebenarnya, karena ada juga opini publik, tanggapan RT, termasuk dari orang tua dan pihak Disdikbud,” ujarnya, Jumat (8/5/2026)
Ia menegaskan, meskipun kewenangan pendidikan SMA/SMK berada di tingkat provinsi, persoalan sosial di lingkungan tempat tinggal korban tetap menjadi perhatian bersama.
“Kalau saya pribadi tentu menyesalkan itu terjadi, terlepas kewenangannya ada di provinsi karena ini ranah SMA dan SMK,” katanya.
Sri Puji kemudian menyoroti peran lingkungan sekitar, termasuk RT dan kelompok masyarakat seperti Dasawisma (Dawis) maupun PKK. Ia menilai, keberadaan struktur sosial tersebut seharusnya mampu mendeteksi kondisi warga yang mengalami kesulitan ekonomi maupun kesehatan.
“Nah kita ini di setiap RT ada Dawis, ada PKK, yang anggotanya warga sekitar juga. Berarti kehidupan bertetangga kita juga harus dievaluasi,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, korban diketahui bukan warga dengan KTP di wilayah tempat tinggalnya saat ini, meski sudah melapor kepada pihak RT setempat.
“Kalau memang RT sudah tahu kondisi keluarganya kurang mampu, seharusnya bisa diarahkan ke bantuan sosial yang ada,” jelasnya.
Sri Puji mencontohkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk membantu warga kurang mampu, termasuk bantuan sembako maupun kebutuhan pendidikan.
“Setahu saya di Probebaya ada bantuan sosial, termasuk untuk sekolah. Harusnya bisa diarahkan ke sana,” katanya.
Namun demikian, ia juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang dinilai belum tertib. Kondisi itu disebut dapat memengaruhi akses terhadap berbagai bantuan sosial pemerintah.
“Ternyata KTP-nya bukan di situ. Berarti tertib administrasi juga tidak berjalan,” ujarnya.
Selain faktor ekonomi, Sri Puji mempertanyakan apakah selama ini ada laporan terkait kondisi kesehatan korban sehingga bisa segera mendapatkan penanganan medis maupun perhatian dari pihak terkait.
“Apakah tidak ada laporan anak ini sakit, sehingga bisa dibawa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain, itu juga tidak jelas,” katanya.
Ia juga menyinggung informasi bahwa korban disebut belum menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Karena itu, ia mempertanyakan apakah ada upaya dari pihak keluarga maupun RT untuk melaporkan kondisi tersebut ke kelurahan agar masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang penting dia warga Samarinda dan terdata di DTSEN, sebenarnya bisa diupayakan mendapat bantuan sosial,” jelasnya.
Tak hanya lingkungan tempat tinggal, Sri Puji juga menyoroti peran sekolah dalam mendeteksi kondisi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Pihak sekolah juga pasti tahu kondisi siswanya. Nah fungsi komite sekolah dan paguyuban kelas ini seperti apa? Harusnya ada perhatian juga,” tegasnya.
Menurutnya, kasus Mandala Rizky menjadi pengingat bahwa persoalan sosial dan pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Dibutuhkan kepedulian bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, hingga pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. (Adv/Mj)
