Samarinda – Krisis tenaga pendidik di Kota Samarinda kian mengemuka. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyebut kondisi ini sebagai pekerjaan rumah besar yang hingga kini belum menemukan solusi ideal.
Menurutnya, upaya pemenuhan kebutuhan guru di daerah masih terbentur regulasi dari pemerintah pusat yang tidak memperbolehkan perekrutan tenaga non-ASN.
“Ini jadi PR bersama, karena kita terbentur aturan kementerian yang tidak boleh merekrut tenaga non-ASN. Sementara kebutuhan di lapangan sangat mendesak,” ujarnya, Kamis (7/5/2026)
Berdasarkan data sementara, kekurangan tenaga pengajar di Samarinda saat ini tahun 2026 mencapai lebih dari 500 orang. Bahkan, jika dilakukan pemetaan hingga akhir tahun, jumlah tersebut diperkirakan bisa menyentuh angka sekitar 765 guru.
“Per hari ini saja sudah 500 lebih kekurangan guru. Kalau dimapping sampai Desember, bisa sekitar 765 tenaga pengajar. Ini baru tahun ini, belum tahun depan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda memang telah membuka rekrutmen sekitar 250 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, Novan menilai langkah tersebut belum cukup menjawab kebutuhan yang ada.
Ia menjelaskan, CPNS yang direkrut tidak serta-merta bisa langsung mengajar karena masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi.
“250 CPNS itu pun tidak bisa langsung aktif. Ada proses administrasi yang harus dilengkapi, jadi belum tentu langsung bisa mengisi kekosongan,” katanya.
Untuk solusi jangka pendek, DPRD mendorong penerapan skema Penyediaan Jasa Layanan Perorangan (PJLP). Namun, implementasi skema tersebut juga tidak bisa dilakukan secara instan.
“PJLP kita dorong, tapi tidak mungkin langsung berjalan dalam satu atau dua bulan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, opsi yang saat ini masih digunakan adalah merekrut tenaga pendidik melalui pendanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Namun, skema ini dinilai memiliki keterbatasan signifikan, baik dari sisi jumlah maupun kesejahteraan.
“BOSDA itu maksimal hanya 20 persen untuk tenaga pendidik. Artinya, gajinya sangat terbatas, hanya ratusan ribu. Ini hanya solusi jangka pendek,” tegas Novan.
Ke depan, DPRD memperkirakan skema PJLP membutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar. Jika terealisasi, skema tersebut diharapkan mampu memberikan penghasilan yang lebih layak.
“Nah, kalo itu terlaksana ada gambaran gajinya untuk guru sekitar 2,7 juta Non Guru 2,1 Juta,” Pungkasnya. (Adv/Mj)
