Samarinda — Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda, Muslimin, menjelaskan terkait pengelolaan retribusi sejumlah fasilitas olahraga milik Pemerintah Kota Samarinda usai menghadiri Rapat Hearing Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama mitra kerja mengenai Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kegiatan Tahun 2027, Rabu (1/7/2026), di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Muslimin mengatakan, sejumlah aset pemerintah yang berada di bawah tanggung jawab Disporapar memang diperuntukkan bagi pembinaan olahraga, namun sebagian juga dikomersialkan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jadi begini, teman-teman harus memahami bahwa ada aset pemerintah, dalam hal ini di bawah tanggung jawab Disporapar, untuk pembinaan olahraga atlet. Ada juga yang dikomersilkan,” ujar Muslimin kepada wartawan.
Ia menjelaskan, melalui UPTD, Disporapar melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang dinilai memungkinkan menghasilkan PAD.
“Selama ini kami melalui UPTD itu melakukan pemungutan retribusi dari beberapa aset yang ada, terutama di Stadion Sanggiri, lalu di Taman Cerdas, lalu di Folder yang memang sarana itu memungkinkan untuk mendapatkan PAD, Pendapatan Asli Daerah,” katanya.
Meski demikian, Muslimin menegaskan fasilitas yang digunakan untuk pembinaan atlet tetap digratiskan, khususnya bagi cabang olahraga yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
“Ada juga sarana yang dipergunakan untuk tempat latihan. Gedung anggar, taekwondo, silat, kalau untuk pembinaan atlet dalam rangka persiapan Porprov, itu kita gratiskan memang,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi para atlet juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam memberikan fasilitas latihan tanpa biaya.
“Karena memang atlet tidak punya anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap itu. Termasuk juga lapangan voli untuk para atlet saat ini. Boro-boro mau bayar, untuk jalan ke tempat latihan aja mereka kadang-kadang minta sama orang tua,” katanya.
Muslimin menilai persoalan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah. Ia menyebut pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar atlet dan pelatih.
“Nah, ini juga menjadi sebuah catatan penting bagi kita, bagaimana prestasi mau besar, mau juara, memberikan kontribusi medali emas, tapi sarana prasarana tidak disiapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap atlet tidak hanya soal venue latihan, tetapi juga mencakup perlengkapan dan kebutuhan pendukung lainnya.
“Saprasnya apa saja? Tempat latihannya, peralatannya, belum lagi bagaimana vitaminnya, bagaimana uang sakunya, bagaimana pakaiannya, itu juga menjadi tanggung jawab kita semua,” lanjutnya.
Terkait persiapan Porprov, Muslimin menyebut hingga kini anggaran masih dalam tahap pembahasan dan diharapkan mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda.
“Apalagi ke depan kita mempersiapkan untuk bagaimana ikut Porprov, dan anggaran Porprov sampai hari ini masih dalam pembahasan. Dan mudah-mudahan itu tersedia melalui Bapak Wali Kota untuk bisa membantu kita untuk berangkat di Porprov nanti,” tutupnya. (Iqbal Al-Fiqri)
