Samarinda — Wacana pemisahan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda kembali mencuat dalam Rapat Hearing Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama mitra kerja terkait laporan realisasi kegiatan dan keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta rencana kegiatan Tahun 2027, Rabu (1/7/2026), di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda.
Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan pembahasan mengenai pemisahan Disporapar sebenarnya sudah lama diwacanakan. Namun hingga kini, proses tersebut masih menunggu kajian dari Bidang Organisasi dan Pemerintahan.
“Pembicaraan tentang pemisahan Disporapar sebetulnya sudah lama diembuskan, dan kami sudah menyampaikan juga kepada Bidang Organisasi untuk membuat kajian. Karena ini harus mendapat kajian dulu dari Bidang Organisasi dan Pemerintahan, sampai sejauh mana aturan-aturan yang menyangkut pemisahan itu,” ujar Muslimin usai hearing.
Saat ditanya mengenai kemungkinan realisasi pemisahan dalam waktu dekat, Muslimin menyebut masih ada sejumlah pertimbangan yang harus dipikirkan secara matang.
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama adalah kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan anggaran apabila pemisahan benar-benar dilakukan.
“Ada beberapa pertimbangan. Pertama menyangkut SDM. Yang kedua menyangkut anggaran ketika terjadi itu. Dulu kan penggabungan dalam rangka efisiensi,” katanya.
Ia menjelaskan, apabila pemisahan dilakukan, maka pemerintah harus menyiapkan kebutuhan pegawai tambahan hingga dukungan anggaran untuk operasional perangkat daerah yang baru.
“Kalau kita bicara pemisahan, berarti ada sumber daya manusia yang dibutuhkan, lalu ada anggaran yang harus disiapkan, dan harus ada kajian yang dipersiapkan untuk melakukan pemisahan itu,” tutupnya. (Iqbal Al-Fiqri)
