SAMARINDA — Keluhan kehilangan helm menjadi persoalan yang diminta Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, untuk dibereskan sebelum parkir berlangganan diterapkan. Menurutnya, kesediaan masyarakat membayar parkir perlu diimbangi pelayanan yang memberikan rasa aman.
Deni menilai rencana pembaruan sistem perparkiran tidak cukup bertumpu pada kemudahan pembayaran dan peningkatan penerimaan daerah. Pengawasan kendaraan serta penanganan keluhan pengguna juga harus menjadi bagian dari pembenahan.
“Masalah helm hilang bisa mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, aspek keamanan harus dibenahi sebelum parkir berlangganan diterapkan,” ujar Deni, Senin (12/10/2026).
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan kehilangan barang di lokasi parkir dapat memengaruhi kepercayaan warga terhadap pengelolanya. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian, terlebih ketika masyarakat nantinya membayar sesuai skema berlangganan yang ditetapkan pemerintah.
Untuk memperkuat pengawasan, Deni meminta lokasi parkir resmi dilengkapi kamera pengawas. Perangkat tersebut harus berfungsi dan dipantau, sehingga keberadaannya dapat membantu pengawasan maupun penelusuran ketika ada laporan kehilangan.
“Jangan hanya menarik retribusi. Masyarakat juga membutuhkan rasa aman. Kami meminta setiap titik parkir resmi dilengkapi CCTV yang aktif dan terpantau,” katanya.
Selain pemasangan CCTV, ia menekankan perlunya mekanisme pengaduan dan tindak lanjut yang jelas. Laporan pengguna parkir harus dapat ditangani tanpa berujung pada saling melempar tanggung jawab antara juru parkir dan pengelola.
Menurut Deni, pemerintah bersama pengelola perlu memastikan pengawasan berjalan di setiap lokasi resmi. Masyarakat yang membayar retribusi semestinya memperoleh pelayanan tertib serta fasilitas yang memadai.
Ia berharap persiapan parkir berlangganan sekaligus menjadi kesempatan memperbaiki kualitas layanan. Dengan pengawasan dan penanganan keluhan yang lebih jelas, kebijakan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi pengguna kendaraan, bukan hanya menambah pendapatan daerah. (Adv)
