SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama DPRD Kutim membahas perkembangan inflasi daerah dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar beberapa pekan lalu. Hasil rapat menyimpulkan bahwa inflasi masih berada pada kondisi yang relatif terkendali, meski terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menjelaskan, kondisi inflasi belum mengalami kenaikan maupun penurunan drastis sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Inflasi Kutim tidak menunjukkan lonjakan maupun penurunan signifikan yang dapat merugikan produsen maupun masyarakat,” katanya.
Ia menyebut harga telur menjadi salah satu komoditas yang perlu diawasi. Di pasar lokal, harga rata-rata mencapai Rp1.927 per butir atau sekitar Rp34.700 per kilogram, lebih tinggi dibanding harga acuan nasional.
Perbedaan cara penghitungan menggunakan kilogram di tingkat nasional dan satuan butir di pasar tradisional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perbandingan harga.
Mahyunadi juga meminta adanya evaluasi terhadap data harga yang dihimpun Dinas Perdagangan setelah ditemukan selisih dengan harga riil di pasar, terutama pada komoditas cabai merah.
“Perlu dilakukan pemantauan lebih teliti dan cross-check langsung ke lapangan agar data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Data nasional mencatat inflasi sebesar 0,41 persen secara bulanan dan 3,84 persen secara tahunan. Sementara IPH Kutim berada di angka 0,99 persen.
Selain membahas pengendalian inflasi, Mahyunadi mengungkapkan rencana penerapan kebijakan WFH di lingkungan pemerintah daerah yang akan dituangkan dalam keputusan bupati.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah mulai mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil melalui penggunaan kendaraan listrik yang dinilai lebih hemat.
Menurutnya, biaya perjalanan pulang-pergi Sangatta menuju Balikpapan menggunakan kendaraan listrik hanya sekitar Rp125 ribu.
“Pemerintah daerah pun mendorong dinas-dinas untuk mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari langkah menuju efisiensi energi di masa depan,” katanya.
Ketua DPRD Kutim Jimmi mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi potensi kenaikan harga cabai menjelang Iduladha dengan mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat produksi pakan lokal agar harga telur tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Oleh karena itu, upaya menuju kemandirian pangan, termasuk produksi pakan mandiri, dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga,” tutup Jimmi.(adv)
