SAMARINDA – Sejumlah pihak mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pengelolaan Mal Lembuswana, Samarinda, setelah aset tersebut kembali ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, DPRD Kaltim mengingatkan ketertarikan investor belum dapat disamakan dengan proses formal penentuan mitra pengelola.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan informasi tersebut diperoleh saat pihaknya melakukan monitoring di Mall Lembuswana pada Senin (24/8/2026).
“Dari penjelasan yang kami peroleh saat monitoring di Mal Lembuswana, memang sudah ada beberapa pihak yang menunjukkan ketertarikan. Tetapi tentu kita harus membedakan antara ketertarikan awal dengan proses formal pemilihan investor,” kata Firnadi saat diwawancarai awak media melalui sambungan WhatsApp, Rabu (26/8/2026).
Saat ini, pengelolaan Lembuswana masih berada dalam masa transisi di bawah PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KTMBS). Sementara itu, mekanisme beauty contest dipersiapkan untuk menentukan mitra yang akan mengelola aset tersebut dalam jangka panjang.
Firnadi menilai mulai munculnya ketertarikan sejumlah pihak menjadi sinyal positif terhadap prospek Lembuswana. Namun, menurut dia, Pemprov Kaltim perlu lebih dulu memastikan arah pengembangan aset tersebut melalui roadmap yang jelas.
“Bagi kami, adanya pihak yang mulai berminat merupakan sinyal positif terhadap nilai dan prospek Lembuswana. Selanjutnya yang penting adalah Pemprov menyiapkan roadmap dan parameter beauty contest dengan baik, sehingga investor dapat menawarkan konsep, investasi, dan manfaat terbaik bagi daerah,” ujarnya.
Politisi PKS tersebut mengatakan hingga saat ini belum ada angka final mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari skema pengelolaan jangka panjang Lembuswana.
Menurut Firnadi, besaran kontribusi terhadap PAD nantinya perlu menjadi salah satu indikator dalam proses seleksi investor. Meski demikian, penilaian terhadap calon pengelola tidak semestinya berhenti pada besarnya setoran pendapatan kepada daerah.
“Untuk angka target PAD pengelolaan jangka panjang, sejauh informasi yang kami peroleh belum ada angka final yang bisa kami sampaikan. Justru menurut saya ini nantinya harus menjadi salah satu parameter penting dalam beauty contest,” katanya.
Ia menekankan Lembuswana merupakan aset strategis daerah. Karena itu, nilai investasi, peningkatan produktivitas aset, okupansi tenant, aktivitas ekonomi hingga keberlanjutan pengelolaan perlu menjadi bagian dari ukuran keberhasilan.
“Kita jangan hanya melihat nominal PAD tahunan. Kita sedang berbicara tentang aset strategis milik daerah. Ukurannya juga harus mencakup besarnya investasi yang masuk, peningkatan nilai dan produktivitas aset, tingkat okupansi tenant, aktivitas ekonomi yang tercipta, serta kemampuan pengelola menjaga keberlanjutan Lembuswana dalam jangka panjang,” ujar Firnadi.
“Jadi orientasinya adalah mendapatkan nilai manfaat terbaik dari aset tersebut bagi daerah,” lanjutnya.
Tarif Tenant Ikut Jadi Sorotan
Komisi II DPRD Kaltim juga menyoroti persoalan tarif sewa tenant setelah perubahan pengelolaan Lembuswana. Firnadi mengatakan pihaknya telah berdialog langsung dengan sejumlah tenant ketika melakukan monitoring.
Dari tenant yang ditemui, kata dia, tarif yang ditawarkan pengelola dinilai masih dapat diterima. Karena itu, ia mengingatkan agar keluhan mengenai kenaikan tarif tidak langsung digeneralisasi mewakili seluruh tenant.
“Kami sudah melakukan monitoring dan berdialog langsung dengan beberapa tenant. Dari sampel tenant yang kami temui, mereka menyampaikan tarif yang ditawarkan masih dapat diterima. Jadi tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa seluruh tenant keberatan terhadap penyesuaian tarif,” kata Firnadi.
Menurut penjelasan pengelola yang diterimanya, struktur tarif saat ini tengah ditata berdasarkan lokasi dan luasan ruang dengan mengacu pada penilaian profesional.
Firnadi menilai pengelola memang membutuhkan struktur tarif yang sehat secara bisnis. Namun, kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan tenant agar kegiatan usaha di Lembuswana dapat terus berjalan.
“Menurut saya prinsipnya harus fair. Pengelola membutuhkan tarif yang wajar secara bisnis, tetapi kemampuan dan keberlangsungan usaha tenant juga harus dijaga,” ujarnya.
Ia mendorong KTMBS membangun komunikasi terbuka dengan para tenant. Kepercayaan tenant lama dinilai sama pentingnya dengan upaya menarik pelaku usaha baru masuk ke Lembuswana.
“Kita ingin tenant yang sudah ada tetap memiliki kepercayaan untuk melanjutkan usahanya, calon tenant baru tertarik masuk, dan pada akhirnya jumlah kunjungan masyarakat ke Lembuswana meningkat,” katanya.
KTMBS Diminta Bangun Fondasi
Firnadi menilai pengelolaan Lembuswana harus dilihat dalam dua fase berbeda. KTMBS saat ini bertugas dalam masa transisi, sedangkan pengelolaan jangka panjang nantinya akan ditentukan melalui mekanisme beauty contest.
“Kita perlu membedakan dua fase. KTMBS sekarang menjalankan fungsi transisi. Kita beri ruang mereka bekerja menjaga operasional, menata tenant, memperbaiki fasilitas, serta mengembalikan daya tarik Lembuswana,” ujarnya.
Sementara untuk pemilihan mitra jangka panjang, Firnadi meminta proses tersebut dikawal secara terbuka dan profesional.
“Proses pemilihan mitra jangka panjang melalui beauty contest tentu harus kita kawal dari sisi transparansi, profesionalitas, dan manfaatnya bagi daerah,” katanya.
Ia menegaskan kemampuan modal tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan dalam memilih investor.
“Menurut saya beauty contest jangan hanya melihat siapa yang mempunyai modal paling besar. Rekam jejak, konsep pengembangan, kemampuan finansial, nilai investasi yang ditawarkan, manfaat ekonomi bagi daerah, serta kemampuan membangun hubungan yang baik dengan tenant juga harus menjadi parameter,” kata Firnadi.
Menurut dia, Pemprov Kaltim juga perlu menyatukan berbagai gagasan pengembangan Lembuswana ke dalam satu roadmap agar pekerjaan pada masa transisi tidak terputus ketika mitra baru mulai mengelola.
“Yang tidak kalah penting adalah kesinambungan. Berbagai gagasan mengenai pengembangan Lembuswana sudah muncul dan itu positif. Pemprov perlu mengonsolidasikannya menjadi roadmap dan parameter beauty contest,” ujarnya.
Dengan demikian, kata Firnadi, pembenahan yang dilakukan KTMBS, kepentingan tenant, serta konsep yang ditawarkan investor berikutnya dapat berjalan dalam arah yang sama.
“Prinsipnya, jangan sampai kita bekerja dua kali. Apa yang dibangun selama masa transisi sebaiknya menjadi fondasi bagi pengembangan Lembuswana berikutnya,” katanya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Firnadi, akan mengawasi proses tersebut agar pergantian pengelola tidak berhenti sebatas perubahan administratif, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas dan nilai aset milik daerah.
“Komisi II akan mengawasi agar proses ini bukan sekadar menghasilkan pergantian pengelola, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas dan nilai aset daerah serta memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi Kaltim,” ujarnya.
Sebagai informasi, kerja sama pengelolaan Mall Lembuswana antara Pemprov Kaltim dan PT Cipta Sumina Indah Satresna (CSIS) melalui skema Build Operate Transfer (BOT) berakhir pada 26 Juli 2026 setelah berlangsung sekitar tiga dekade.
Setelah kerja sama tersebut berakhir, aset kembali kepada Pemprov Kaltim. Pengelolaan sementara kemudian diserahkan kepada KTMBS pada 7 Agustus 2026 sembari pemerintah menyiapkan mekanisme penentuan mitra pengelola jangka panjang. (Mujahid)
