SAMARINDA – Rencana pemekaran wilayah di Kota Samarinda dinilai perlu dibuktikan manfaatnya terhadap peningkatan pelayanan publik. Di tengah kebijakan efisiensi, pembentukan wilayah administratif baru juga tidak boleh mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pembahasan pemekaran masih memerlukan kajian menyeluruh. DPRD belum ingin mengambil sikap sebelum memperoleh gambaran mengenai kelayakan, kebutuhan anggaran, dan kesiapan fasilitas pendukung.
“Yang jelas, kemarin masih dianalisis terlebih dahulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran, tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujar Helmi, Jumat (9/10/2026)
Konsekuensi anggaran menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Sebab, pemekaran akan diikuti kebutuhan kantor pemerintahan, sarana pelayanan, sumber daya manusia, serta berbagai fasilitas operasional lainnya.
Helmi menilai, dukungan terhadap pemekaran dapat diberikan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Namun, rencana itu harus ditempatkan dalam kondisi fiskal daerah saat ini. Kebijakan efisiensi membuat pemerintah perlu lebih selektif dalam menentukan program yang berpotensi menambah pengeluaran.
“Kalau bicara urgensi, ujung-ujungnya kita akan berbicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi. Tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Selain kemampuan anggaran, DPRD Samarinda akan mencermati kesiapan sarana dan logistik yang diperlukan. Kajian juga harus mampu menjelaskan dampak pemekaran terhadap akses masyarakat kepada layanan pemerintahan.
Dengan demikian, pemekaran wilayah diharapkan bukan sekadar menghasilkan struktur dan batas administratif baru. Kebijakan tersebut harus mampu mendekatkan pelayanan, meningkatkan efektivitas pemerintahan, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. (Adv)
