SAMARINDA – Mekanisme pengundian lapak Pasar Pagi Samarinda memunculkan persoalan baru bagi sejumlah pedagang. Tempat usaha yang sehari-hari dikelola satu orang dilaporkan berada di lokasi berjauhan, bahkan terpisah antara lantai dua dan lantai tiga.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, meminta Dinas Perdagangan memeriksa kembali hasil penempatan tersebut. Evaluasi diperlukan agar penataan yang ditujukan menciptakan ketertiban tidak justru menghambat kegiatan usaha pedagang.
Menurut Joha, proses penataan secara umum masih berjalan mengikuti agenda Pemerintah Kota Samarinda. Namun, keluhan yang muncul setelah pengundian harus segera ditangani sebelum pedagang mulai menempati dan menjalankan kegiatan usaha secara penuh.
Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan jumlah lapak maupun ketersediaan ruang. Perbedaan antara nama pemilik yang tercatat secara administratif dan orang yang mengelola usaha menjadi salah satu penyebab lapak ditempatkan secara terpisah.
Joha menjelaskan terdapat pedagang yang mempunyai dua hingga tiga lapak dengan nama anggota keluarga berbeda. Sebagian tercatat atas nama suami, istri, atau anak, meskipun kegiatan usaha sehari-hari dijalankan oleh satu orang.
“Secara administrasi pemiliknya berbeda, tetapi pengelolanya bisa satu orang,” ujar Joha saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Sabtu (14/11/2026).
Karena setiap lapak tercatat atas nama individu berbeda, nomor penempatannya juga diundi secara terpisah. Sistem tersebut tidak mengenali bahwa beberapa tempat usaha sebenarnya berada dalam satu pengelolaan.
Akibatnya, seorang pedagang dapat memperoleh satu lapak di lantai dua dan lapak lain di lantai tiga. Jarak antarlapak juga dapat cukup jauh meskipun masih berada pada lantai yang sama.
“Kalau berjauhan, pedagang akan kesulitan mengelola dua tempat sekaligus,” tegasnya.
Pedagang harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mengawasi barang, melayani pembeli, dan memastikan keamanan lapak. Kondisi itu berpotensi mengurangi efektivitas operasional serta meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.
Pemisahan lokasi juga dapat memengaruhi jenis usaha yang saling berkaitan. Barang yang sebelumnya dijual dalam satu area mungkin harus ditempatkan di dua titik sehingga menyulitkan pedagang maupun pelanggan.
Joha mengingatkan Pasar Pagi merupakan salah satu pusat perdagangan utama di Samarinda. Penataannya harus memperhitungkan pola usaha yang telah terbentuk, bukan hanya memastikan setiap nama memperoleh satu nomor lapak.
Ketertiban administrasi tetap penting untuk mencegah kepemilikan tidak sah maupun penguasaan lapak secara berlebihan. Namun, aturan perlu diterapkan dengan mempertimbangkan keadaan nyata di lapangan.
DPRD, kata Joha, tidak meminta Pemkot membatalkan seluruh hasil pengundian atau mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat. Peninjauan cukup diarahkan pada kasus tertentu yang dapat dibuktikan mempunyai satu pengelola aktif.
“Kalau pengelolanya satu orang, sebaiknya lapaknya bisa didekatkan. Aturan harus mempermudah, bukan mempersulit,” katanya.
Komisi II meminta Dinas Perdagangan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan pedagang. Pemeriksaan perlu mencakup nama pemilik, hubungan antarpemilik, jenis dagangan, serta pihak yang benar-benar menjalankan usaha.
Hasil pendataan dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah penyesuaian lokasi perlu dilakukan. Pemindahan harus melalui prosedur yang terbuka agar tidak dianggap memberikan keistimewaan kepada pedagang tertentu.
Pemerintah juga perlu memastikan perubahan tidak mengurangi hak pedagang lain yang telah menerima hasil undian. Penyesuaian dapat ditempuh melalui pertukaran lokasi berdasarkan kesepakatan maupun mekanisme lain yang sesuai ketentuan.
Joha turut mendorong dibukanya ruang dialog antara Disdag dan perwakilan pedagang. Komunikasi dibutuhkan untuk mengidentifikasi persoalan yang belum tercatat sekaligus menjelaskan batas penyesuaian yang dapat diberikan.
Keterbukaan diperlukan untuk mencegah kecemburuan di antara pedagang. Kriteria evaluasi harus diumumkan secara jelas sehingga setiap permohonan diperiksa menggunakan ukuran yang sama.
Pemerintah juga perlu membedakan antara pedagang yang benar-benar mengelola beberapa lapak dan pihak yang sekadar menguasai tempat usaha untuk dialihkan kepada orang lain. Verifikasi tersebut penting agar kebijakan tidak disalahgunakan.
Komisi II berharap evaluasi dapat diselesaikan sebelum persoalan penempatan mengganggu aktivitas perdagangan. Penataan Pasar Pagi harus menghasilkan kawasan yang tertib sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan berusaha.
Melalui pemeriksaan lapangan dan dialog terbuka, lokasi lapak diharapkan dapat ditata secara lebih proporsional. Pedagang tetap mengikuti aturan, tetapi kebutuhan operasional mereka juga memperoleh perhatian yang adil dari Pemerintah Kota Samarinda. (Adv)













