SAMARINDA – Aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Samarinda tidak serta-merta dapat direalisasikan menjadi program pembangunan. Setiap usulan tetap harus tercatat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan masih banyak warga yang menganggap penyampaian aspirasi kepada anggota dewan sudah cukup untuk memastikan suatu program dilaksanakan.
“Masih ada warga yang menganggap penyampaian usulan saat reses, berarti kebutuhan mereka akan langsung direalisasikan,” kata Joha, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, anggapan tersebut perlu diluruskan karena hasil reses masih harus melewati tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Aspirasi masyarakat tidak dapat langsung berubah menjadi proyek hanya berdasarkan pencatatan anggota DPRD.
Proses pengusulan harus dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Warga perlu menyampaikan kebutuhan kepada pengurus RT agar dapat dibahas secara berjenjang dalam Musrenbang.
Tahapan tersebut dibutuhkan untuk mencatat lokasi, jenis kebutuhan, kelompok penerima manfaat, dan tingkat urgensi program. Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar untuk memasukkan usulan ke dalam SIPD.
Usulan yang tidak tercatat melalui mekanisme perencanaan berisiko tidak dapat diproses lebih lanjut. Kendati telah disampaikan dalam reses, program tetap dapat tertolak apabila tidak memiliki rekam administrasi yang sesuai.
“Kadang masyarakat beranggapan bahwa pada saat kita melaksanakan reses dan menyampaikan aspirasinya, itu sudah dianggap selesai. Akhirnya kita yang ditagih,” terang Joha.
Kondisi tersebut, lanjut dia, kerap menimbulkan kesalahpahaman. Masyarakat mempertanyakan komitmen anggota DPRD ketika usulan belum terealisasi, sedangkan persoalannya dapat berasal dari tidak lengkapnya tahapan administratif.
Joha menjelaskan reses berfungsi sebagai ruang untuk menyerap kebutuhan dan persoalan warga. Anggota DPRD dapat mencatat, mengawal, serta mendorong aspirasi tersebut agar memperoleh perhatian dalam pembahasan pembangunan.
Namun, DPRD tidak dapat mengabaikan mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah membutuhkan usulan yang tercatat secara resmi sebelum mengalokasikan anggaran dan menetapkan perangkat daerah sebagai pelaksana.
SIPD menjadi instrumen penting dalam proses tersebut. Sistem itu digunakan untuk menghubungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Apabila aspirasi tidak masuk dalam sistem, pemerintah akan kesulitan memberikan dasar anggaran untuk merealisasikannya. Kondisi ini juga dapat menimbulkan persoalan administrasi apabila program dipaksakan berjalan tanpa melalui prosedur.
Karena itu, kegiatan reses menurut Joha tidak hanya digunakan untuk menerima daftar permintaan masyarakat. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi sarana memberikan pemahaman mengenai jalur yang harus ditempuh agar aspirasi mempunyai peluang untuk dilaksanakan.
Warga diminta aktif berkoordinasi dengan ketua RT dan perangkat kelurahan. Kebutuhan seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, penerangan, maupun fasilitas umum perlu disampaikan sejak tahap awal penyusunan rencana pembangunan.
Pengurus RT juga mempunyai peran penting untuk memastikan setiap usulan telah didukung informasi yang memadai. Kelengkapan lokasi, volume pekerjaan, kondisi lapangan, dan manfaat program akan membantu proses verifikasi pada tahapan berikutnya.
Setelah masuk Musrenbang, usulan masih harus dinilai berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Tidak seluruh kebutuhan dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama karena pemerintah harus membagi anggaran untuk berbagai sektor pelayanan.
Anggota DPRD kemudian dapat mengawal aspirasi yang sudah tercatat tersebut melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Pengawalan menjadi lebih memungkinkan apabila usulan telah mempunyai dasar dalam dokumen perencanaan.
Joha berharap masyarakat memahami perbedaan antara penyampaian aspirasi dan penetapan program. Reses membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, sedangkan keputusan pelaksanaan tetap bergantung pada tahapan perencanaan, verifikasi, serta ketersediaan anggaran.
“Reses tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Namun, realisasi usulan memerlukan proses lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian Joha Fajal.
Pemahaman terhadap mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman antara warga dan anggota DPRD. Masyarakat juga dapat mengawal usulannya sejak tingkat RT agar tercatat dalam Musrenbang, masuk SIPD, dan memperoleh kesempatan dibahas dalam penyusunan program pembangunan Kota Samarinda. (Adv)













