Suluh Muda Nusantara
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
Suluh Muda Nusantara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Samsun Dorong Perizinan MBLB Lebih Cepat Tanpa Abaikan Lingkungan

Zahara by Zahara
18 November, 2026
in Advedtorial, DPRD Kaltim
0
Samsun Dorong Perizinan MBLB Lebih Cepat Tanpa Abaikan Lingkungan

Foto : Muhammad Samsun Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

FacebookTwitterWhatsapp

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan peraturan daerah sebagai landasan perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Regulasi tersebut diharapkan mempercepat proses investasi tanpa mengabaikan ketentuan lingkungan.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan kewenangan pengaturan perizinan MBLB telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemprov bersama DPRD karena itu perlu menyiapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter wilayah Kaltim.

“Regulasinya diserahkan ke daerah. Karena itu, kami sedang menyusun perda. Hanya saja, memang ada beberapa poin yang harus mengacu pada keputusan pusat,” kata Samsun, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, kewenangan daerah tidak berarti seluruh ketentuan dapat ditentukan secara mandiri. Beberapa bagian tetap harus mengikuti regulasi dan keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Salah satu aspek tersebut berkaitan dengan tarif. Pemerintah daerah perlu memastikan nilai yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.

Sinkronisasi dibutuhkan agar perda nantinya dapat diterapkan tanpa menimbulkan tumpang tindih aturan. Ketentuan pusat akan menjadi acuan, sedangkan pemerintah daerah mengatur pelaksanaannya sesuai kondisi setempat.

Samsun menjelaskan MBLB mempunyai karakter berbeda dengan pertambangan mineral logam dan batu bara. Perbedaan tersebut terlihat dari jenis komoditas, skala kegiatan, maupun nilai ekonominya.

Komoditas yang termasuk kategori MBLB antara lain tanah urug, laterit, dan pasir. Material tersebut banyak digunakan untuk menunjang kegiatan pembangunan dan kebutuhan konstruksi.

Nilai ekonomi dan pola pengelolaannya relatif berbeda dibandingkan batu bara maupun mineral logam. Karena itu, proses perizinannya dinilai tidak tepat apabila diperlakukan menggunakan mekanisme yang sama.

“Proses perizinan MBLB perlu dibuat lebih sederhana karena karakteristik dan skala kegiatan pertambangannya tidak sama dengan tambang batu bara maupun mineral logam,” imbuhnya.

Penyederhanaan diarahkan untuk membuat proses lebih efektif, bukan menghilangkan persyaratan. Pelaku usaha tetap harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan sebelum menjalankan kegiatan pertambangan.

Pemerintah perlu memastikan penyederhanaan tidak menurunkan ketelitian pemeriksaan. Status lahan, lokasi kegiatan, kapasitas produksi, dan dampak terhadap lingkungan tetap harus menjadi bagian dari proses perizinan.

Perda akan menjadi dasar umum dalam pengelolaan MBLB. Adapun rincian teknis direncanakan dituangkan melalui peraturan kepala daerah.

Samsun mengatakan perkada akan mengatur tarif, batas luas wilayah, persyaratan, serta durasi pengurusan izin. Ketentuan teknis diperlukan agar pelaksanaan perda mempunyai standar yang jelas.

“Tergantung keputusan atau perkada yang mengatur secara teknis. Berapa tarifnya, berapa batasan luasnya, bagaimana perizinannya, dan berapa lama prosesnya,” ujarnya.

Kepastian waktu menjadi salah satu unsur penting dalam pelayanan perizinan. Pelaku usaha perlu mengetahui tahapan dan batas waktu agar dapat menyusun rencana kegiatan dengan lebih baik.

Persyaratan juga harus disampaikan secara terbuka. Daftar dokumen dan alur pemeriksaan yang jelas dapat mencegah pengajuan berulang akibat ketidaklengkapan administrasi.

Pengaturan batas luas diperlukan untuk menyesuaikan izin dengan karakter dan skala kegiatan MBLB. Pemerintah harus mencegah izin diberikan melebihi kebutuhan maupun kemampuan pengelolaan pelaku usaha.

Di sisi lain, penetapan tarif perlu memperhatikan ketentuan pusat serta kepentingan daerah. Besaran yang diterapkan harus mempunyai dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Regulasi juga diharapkan memberikan kepastian bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan. Setiap kegiatan dapat ditelusuri berdasarkan izin, lokasi, luas wilayah, dan komoditas yang dikelola.

Tanpa pengaturan yang jelas, kegiatan pertambangan berisiko berlangsung di luar kendali. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengawasan serta menimbulkan persoalan lingkungan dan pemanfaatan ruang.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai percepatan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Kemudahan izin tidak boleh diartikan sebagai kelonggaran terhadap kewajiban pengelolaan dampak.

“Kita berharap, kegiatan investasi MBLB di Kaltim dapat berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan perlindungan lingkungan,” tandasnya.

Pemerintah perlu memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan juga harus berlanjut setelah izin diterbitkan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan dokumen yang disetujui.

Apabila ditemukan pelanggaran, tindakan korektif harus diterapkan berdasarkan ketentuan. Kepastian sanksi diperlukan agar penyederhanaan perizinan tidak membuka ruang bagi kegiatan yang merusak lingkungan.

Komisi III berharap perda dan perkada dapat membentuk sistem perizinan yang mudah dipahami, mempunyai batas waktu jelas, dan tetap ketat dalam pengawasan.

Dengan regulasi tersebut, pengelolaan tanah urug, laterit, pasir, dan komoditas MBLB lainnya diharapkan berjalan lebih tertib. Pelaku usaha memperoleh kepastian, sementara pemerintah daerah mempunyai dasar untuk mengatur investasi dan menjaga lingkungan Kaltim. (Adv)

Print 🖨 PDF 📄
Berita Dilihat: 304
Previous Post

Jalan Provinsi di Kukar Banyak Rusak, Samsun Dorong Peralihan ke Beton Rigid

Next Post

Desman Minang Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Zahara

Zahara

Next Post
Desman Minang Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Desman Minang Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

  • Trending
  • Comments
  • Latest
AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

20 Agustus, 2025
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

22 Oktober, 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

17 Maret, 2025
GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

12 Oktober, 2023
Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

18 November, 2026
Desman Minang Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Desman Minang Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

18 November, 2026
Samsun Dorong Perizinan MBLB Lebih Cepat Tanpa Abaikan Lingkungan

Samsun Dorong Perizinan MBLB Lebih Cepat Tanpa Abaikan Lingkungan

18 November, 2026
Jalan Provinsi di Kukar Banyak Rusak, Samsun Dorong Peralihan ke Beton Rigid

Jalan Provinsi di Kukar Banyak Rusak, Samsun Dorong Peralihan ke Beton Rigid

18 November, 2026
Suluh Muda Nusantara

Suluhmudanusantara.com merupakan media daring berbasis di Kalimantan Timur dengan tujuan menjangkau Nusantara hingga Internasional.

Terkini

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Desman Minang Apresiasi Jemput Jodoh Halal, Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Informasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Susunan Redaksi

Follow Sosial Media Kami

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.