SAMARINDA – Kerusakan pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong perlunya peningkatan konstruksi secara bertahap. DPRD Kalimantan Timur meminta penggunaan aspal mulai dialihkan menuju beton rigid agar jalan mempunyai daya tahan lebih baik.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan sebagian ruas di Kukar masih menggunakan lapisan aspal dan mulai mengalami kerusakan.
“Kalau jalan aspal memang sudah mulai banyak yang rusak,” kata Samsun, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, kerusakan tersebut perlu ditangani agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarkawasan tidak terganggu. Jalan provinsi mempunyai peran penting dalam menghubungkan permukiman dengan pusat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Pemerintah provinsi telah mulai menggunakan beton rigid pada sejumlah proyek. Konstruksi tersebut dinilai lebih sesuai untuk ruas yang membutuhkan daya tahan dalam jangka panjang.
Salah satu ruas yang disebut telah menggunakan beton rigid ialah jalur dari Simpang Patung Lembus menuju Sebulu. Bagian jalan itu relatif baru dibandingkan beberapa ruas lain yang masih berlapis aspal.
“Namun, untuk ruas yang baru dibangun, seperti di Simpang Patung Lembus ke arah Sebulu, kondisinya relatif baru dan lebih kuat karena menggunakan beton rigid,” ujarnya.
Samsun menilai kondisi ruas tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan jalan provinsi. Penggunaan beton rigid dapat diperluas pada bagian lain yang membutuhkan peningkatan.
Meski demikian, peralihan konstruksi tidak dapat dilakukan dalam satu tahun. Panjang ruas yang harus ditangani dan besarnya kebutuhan biaya membuat pemerintah perlu membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahap.
Penanganan harus didasarkan pada tingkat kerusakan dan urgensi setiap ruas. Jalan yang kondisinya paling berat serta mempunyai fungsi penting bagi masyarakat perlu mendapat prioritas.
“Prioritasnya adalah menyelesaikan bagian yang belum selesai,” tegas Samsun.
Menurutnya, pemerintah harus meneruskan pekerjaan pada ruas yang pembangunannya belum tersambung. Penyelesaian bagian yang terputus diperlukan agar manfaat jalan dapat dirasakan secara utuh.
Pembangunan yang berhenti pada beberapa segmen berisiko membuat kualitas perjalanan tidak merata. Pengguna jalan tetap akan menghadapi hambatan ketika berpindah dari ruas beton ke bagian aspal yang rusak.
Karena itu, penyusunan anggaran perlu diarahkan untuk menuntaskan segmen prioritas. Pemerintah juga harus menjaga agar pekerjaan lanjutan sesuai dengan standar konstruksi yang telah ditetapkan.
Samsun mengakui kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala. Alokasi anggaran pembangunan jalan mengalami penurunan sehingga seluruh kebutuhan belum dapat ditangani secara bersamaan.
Keterbatasan tersebut menuntut Pemprov Kaltim menyusun skala prioritas secara lebih ketat. Setiap proyek perlu dipilih berdasarkan kondisi lapangan, manfaat, dan perannya terhadap konektivitas.
Pemeliharaan tidak boleh dihentikan hanya karena pemerintah sedang mengarahkan peralihan menuju beton rigid. Ruas aspal yang masih digunakan masyarakat tetap membutuhkan penanganan agar kerusakannya tidak semakin berat.
Pemerintah perlu membedakan pekerjaan pemeliharaan dan peningkatan konstruksi. Pemeliharaan menjaga jalan tetap dapat digunakan, sedangkan peningkatan dilakukan secara bertahap untuk memperkuat daya tahannya.
Penanganan jalan provinsi di Kaltim turut didukung tiga Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum. Pembagian wilayah meliputi kawasan selatan, tengah, dan utara.
Keberadaan UPTD diharapkan membantu pemerintah memantau kondisi ruas berdasarkan wilayah kerja. Unit tersebut juga dapat mendukung penanganan sesuai kebutuhan lapangan.
Data kerusakan dari setiap wilayah perlu diperbarui secara berkala. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan ruas yang memerlukan pemeliharaan rutin, perbaikan, atau peningkatan menjadi beton rigid.
“Meski anggaran terbatas, penyelesaian jalan tetap harus berjalan secara bertahap. Ruas yang mengalami kerusakan perlu menjadi perhatian agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga. Targetnya, semua menggunakan beton rigid,” ungkapnya.
Target tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang karena tidak seluruh ruas dapat dikerjakan pada waktu yang sama. Pemerintah perlu menyusun tahapan yang jelas agar peralihan konstruksi dapat diukur setiap tahun.
Selain pembangunan, kualitas pengerjaan juga harus diawasi. Penggunaan beton rigid tidak akan memberikan hasil optimal apabila perencanaan maupun pelaksanaannya tidak sesuai standar.
Pemprov juga perlu memperhitungkan pemeliharaan setelah pekerjaan selesai. Jalan yang telah ditingkatkan harus tetap diperiksa agar kerusakan awal dapat segera ditangani.
Samsun memastikan kebutuhan jalan tetap dimasukkan dalam pembahasan anggaran meskipun kemampuan fiskal menurun. Nilainya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan program paling mendesak.
“Tapi, penganggaran tetap dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan,” pungkas Samsun.
Komisi III berharap peralihan menuju beton rigid dapat berlangsung konsisten. Dengan pembangunan bertahap, jalan provinsi di Kukar diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga konektivitas masyarakat dalam jangka panjang. (Adv)













