SAMARINDA – Rencana pembangunan proyek senilai Rp1,24 triliun tidak harus dihentikan, tetapi skema pembiayaannya perlu diubah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta meninggalkan kontrak tahun jamak dan melaksanakan pekerjaan secara bertahap melalui anggaran tahun tunggal.
Usulan tersebut disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan, M. Samsun. Perubahan skema dinilai diperlukan untuk mencegah munculnya kewajiban jangka panjang ketika kemampuan keuangan daerah terus menurun.
“Kemampuan fiskal kita nggak bisa dipungkiri 3 tahun terakhir ini kan menurun terus. Jangan lagi tambah-tambah beban lah. Kami setuju kalau itu proyek strategis dan bermanfaat buat rakyat, tapi solusinya melalui single year,” ujar M. Samsun, Rabu (18/11/2026).
Menurut Samsun, Fraksi PDI Perjuangan tidak menolak pembangunan infrastruktur strategis. Proyek yang mampu memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap perlu didukung.
Namun, pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas APBD. Pemerintah tidak boleh mengambil komitmen pembiayaan yang berpotensi mempersempit ruang belanja pada tahun-tahun berikutnya.
Skema Multi-Years Contract atau MYC membuat pemerintah harus menyediakan anggaran sesuai kontrak selama beberapa tahun. Kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi meskipun penerimaan daerah kembali menurun atau muncul kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Samsun menilai skema single year memberikan ruang yang lebih fleksibel. Pemerintah dapat mengerjakan proyek secara bertahap dan menyesuaikan volume pekerjaan dengan kemampuan anggaran pada setiap tahun.
Cara tersebut memungkinkan pembangunan tetap berlanjut tanpa mengikat APBD dalam komitmen jangka panjang. Pemerintah juga dapat mengevaluasi hasil pekerjaan sebelum melanjutkan tahap berikutnya.
Pelaksanaan secara bertahap tetap membutuhkan perencanaan yang utuh. Pemprov perlu menentukan bagian pekerjaan yang menjadi prioritas serta memastikan setiap tahap dapat digunakan atau mempunyai fungsi yang jelas.
Selain pembiayaan, Samsun menyoroti kesiapan lahan pada sejumlah lokasi proyek. Pemerintah harus memastikan bidang tanah yang digunakan telah berstatus jelas dan tidak mempunyai persoalan hukum.
Ia menilai beberapa lokasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip clear and clean. Bidang yang diusulkan masih disebut bersinggungan dengan hak guna lain, Hutan Tanaman Industri, maupun kawasan hutan produksi.
Persinggungan tersebut berpotensi menghambat pekerjaan apabila tidak diselesaikan sejak awal. Pemerintah perlu memeriksa batas lahan, status penguasaan, perizinan, dan kewenangan atas kawasan.
Perubahan atau peralihan status lahan membutuhkan tahapan yang tidak sederhana. Prosesnya dapat melibatkan berbagai instansi dan memerlukan waktu yang tidak singkat.
Karena itu, penyelesaian administrasi harus dilakukan sebelum kegiatan fisik dimulai. Proyek tidak seharusnya berjalan ketika legalitas tanah masih dipersoalkan.
Ketidakjelasan status lahan dapat menimbulkan sengketa, keterlambatan, maupun peningkatan biaya. Pemerintah juga berisiko membangun fasilitas yang belum dapat dimanfaatkan karena urusan tanah belum tuntas.
Samsun memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembangunan rumah sakit. Pemprov diminta melakukan pemeriksaan menyeluruh agar lokasi fasilitas kesehatan tersebut tidak menghadapi sengketa lahan.
Ia mengingatkan persoalan tanah dapat melibatkan pemerintah kabupaten atau kota. Koordinasi antarpemerintah perlu dilakukan sebelum proyek ditetapkan dan anggarannya dialokasikan.
Selain rumah sakit, Samsun mempertanyakan rencana pembangunan jalan yang belum mempunyai status jelas. Menurutnya, Pemprov perlu mendahulukan ruas yang secara hukum telah menjadi kewenangan provinsi.
Masih terdapat jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan dan penyelesaian. Kebutuhan tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan menambah tanggung jawab baru pada ruas berstatus non-status.
Pembangunan jalan tanpa kejelasan kewenangan dapat menimbulkan persoalan dalam penganggaran maupun pemeliharaan. Pemerintah perlu memastikan pihak yang bertanggung jawab sebelum pekerjaan dilakukan.
“Selesaikan dulu itu (ruas jalan status Provinsi), clear-kan dulu itu. Jangan tambah lagi kewajiban lain dan beban lain. Jika dibangun, tapi bertahap dengan single year,” tegasnya.
Samsun meminta Pemprov memusatkan anggaran pada kewajiban yang telah dimiliki. Setelah ruas provinsi ditangani dan legalitas proyek baru dipastikan, pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan berikutnya.
Banggar DPRD Kaltim akan mencermati kemampuan fiskal, status lahan, kewenangan jalan, dan manfaat proyek dalam pembahasan anggaran. Setiap pembangunan harus mempunyai dasar hukum serta perencanaan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap proyek strategis tetap dapat dilaksanakan tanpa menambah tekanan terhadap APBD. Skema tahun tunggal dinilai menjadi jalan tengah agar pembangunan berjalan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. (Adv)













