SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo mengusulkan agar bagian daerah dalam dana bagi hasil (DBH) langsung dipisahkan saat pemerintah pusat menerima pendapatan. Ia mengatakan usulan itu telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan agar daerah tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh bagiannya.
“Kalau bagi hasil juga dipotong langsung, begitu ada penerimaan, bagian daerah langsung terpisah. Tidak perlu menunggu proses panjang di kementerian,” ujar Sigit, Jumat (20/11/2026).
Sigit menjelaskan usulan itu di tengah keberatan Pemerintah Kota Samarinda atas penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim. Penyesuaian tersebut diperkirakan mengurangi penerimaan Samarinda sekitar Rp209 miliar, terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Pemkot Samarinda mengkhawatirkan dampaknya terhadap pembayaran kegiatan yang sudah berjalan. Sementara itu, Pemprov Kaltim menyebut penyesuaian tersebut didasari proyeksi penurunan pendapatan provinsi lebih dari Rp1 triliun.
Selain besaran alokasi, Sigit mempertanyakan waktu penyaluran opsen pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, karena porsi setiap daerah sudah ditentukan berdasarkan persentase, bagian itu semestinya langsung masuk ke kas daerah yang berhak begitu wajib pajak membayar.
“Logikanya, kalau sudah terpotong otomatis, ya langsung masuk. Ini kok malah tertahan? Itu yang membuat saya bingung,” kata Sigit.
Prinsip pemisahan di awal itulah yang ia usulkan untuk DBH dari pusat. Yang ingin diubah, kata Sigit, adalah cara penyalurannya, bukan besaran bagian daerah.
“Kita tidak minta ditambah, kita hanya minta hak kita tidak tertahan. Kalau dipotong di awal, semua jadi jelas,” tuturnya.
Sigit mengatakan belum ada penjelasan tuntas mengenai di mana dana bagi hasil itu tertahan dan apa penyebabnya. Bagi pemerintah daerah, kepastian waktu penerimaan diperlukan untuk menjadwalkan pembayaran pekerjaan yang sudah berjalan.
“Daerah berhak tahu, uangnya ada di mana dan kapan bisa dipakai. Jangan sampai daerah yang sudah bekerja, tapi dananya belum jelas,” pungkasnya. (Adv)













