SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama DPRD Samarinda memperkuat kolaborasi untuk mencari penyelesaian atas kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Langkah bersama ini ditempuh menyusul penurunan target penerimaan daerah sebesar Rp209,68 miliar pada tahun anggaran 2026 yang dinilai perlu segera mendapat kepastian penyelesaian.
Persoalan ini mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemkot dan DPRD Samarinda yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda lantai 2, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas perbedaan penafsiran regulasi, dasar penghitungan penerimaan pajak, serta langkah penyelesaian yang dapat ditempuh kedua lembaga.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam paparannya mengungkapkan bahwa penyesuaian yang dilakukan Pemprov Kaltim menyebabkan target penerimaan daerah dari opsen dan bagi hasil pajak tahun anggaran 2026 menyusut sebesar Rp209.680.894.946.
Besaran penurunan kumulatif tersebut, menurut Pemkot, merupakan yang tertinggi di antara kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Namun, Andi Harun menilai persoalan yang dihadapi Samarinda jauh lebih mendasar dibandingkan sekadar berkurangnya pendapatan daerah. Ia mempertanyakan landasan hukum, keabsahan prosedur, hingga metode penghitungan yang digunakan pemerintah provinsi dalam menentukan besaran alokasi bagi hasil pajak.
“Perselisihan kebijakan fiskal antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda bukan semata persoalan penurunan penerimaan daerah, melainkan menyangkut kepastian hukum, keabsahan prosedur, transparansi penghitungan, dan keadilan distribusi fiskal,” demikian penegasan Andi Harun dalam materi paparannya.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, penurunan penerimaan tersebut berasal dari tiga komponen utama.
Target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp152,07 miliar direvisi menjadi Rp112,31 miliar atau berkurang sekitar Rp39,76 miliar.
Selanjutnya, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turun sekitar Rp30,28 miliar, dari target awal Rp124,66 miliar menjadi Rp94,38 miliar.
Sementara penyesuaian terbesar terjadi pada komponen bagi hasil pajak yang menyusut sekitar Rp139,65 miliar, dari Rp534,56 miliar menjadi Rp394,91 miliar.
Akumulasi ketiga komponen tersebut membuat target penerimaan Samarinda berkurang dari Rp811,28 miliar menjadi sekitar Rp601,60 miliar.
*Andi Harun Soroti Dasar Hukum dan Formula Pembagian Pajak*
Dalam paparannya, Andi Harun mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari Pemprov Kaltim. Salah satunya menyangkut prosedur penetapan alokasi bagi hasil pajak untuk kabupaten dan kota.
Berdasarkan hasil telaah Pemkot Samarinda, belum ditemukan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang menjadi dasar legalitas penetapan alokasi tersebut.
Padahal, Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur bahwa besaran alokasi bagi hasil pajak masing-masing kabupaten dan kota ditetapkan melalui keputusan gubernur.
Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026.
Selain aspek prosedural, Pemkot Samarinda mempersoalkan formula pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkot menilai penggunaan variabel penerimaan PBBKB sebagai pengganti jumlah kendaraan bermotor terdaftar berpotensi menyimpang dari ketentuan Pasal 85 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Pasal 23 ayat (3) huruf b PP Nomor 35 Tahun 2023.
Persoalan lain yang turut dipertanyakan adalah pengurangan tiga persen untuk insentif pemungutan sebelum penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten dan kota.
Dalam analisis Pemkot, mekanisme tersebut patut diuji kesesuaiannya dengan ketentuan pembagian penerimaan PBBKB sebesar 70 persen kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Meski demikian, Andi Harun menegaskan bahwa keberatan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan gubernur dalam melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.
“Pemerintah Kota Samarinda tidak mempersoalkan kewenangan Gubernur Kalimantan Timur dan/atau Provinsi Kalimantan Timur melakukan penyesuaian fiskal, melainkan menuntut agar kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan hukum, prosedur yang sah, dan prinsip keadilan bagi kabupaten/kota,” sebagaimana tertuang dalam paparannya.
*Penurunan Proyeksi Pajak hingga Risiko Pengurangan Ganda*
Andi Harun juga mempertanyakan perubahan proyeksi penerimaan PBBKB di tingkat provinsi yang disebut turun dari sekitar Rp7 triliun menjadi Rp5,3 triliun.
Penurunan sekitar Rp1,7 triliun tersebut dinilai memerlukan penjelasan lebih terperinci, terutama untuk memastikan kesesuaian antara potensi penerimaan, realisasi pajak, dan besaran alokasi kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Pemkot Samarinda menilai perubahan proyeksi PBBKB tidak dapat secara langsung digunakan untuk menjelaskan penyesuaian bagi hasil pajak sebesar Rp832 miliar di tingkat provinsi. Pasalnya, angka tersebut mencakup beberapa jenis pajak yang memerlukan rekonsiliasi secara terpisah.
Persoalan teknis lainnya ditemukan dalam proyeksi opsen PKB, yakni penggunaan faktor tunggakan pajak tahun 2025 sebesar 22,30 persen.
Menurut analisis Pemkot, penggunaan faktor tersebut secara berulang terhadap basis penerimaan yang sama berpotensi menimbulkan pengurangan ganda atau double discounting, sehingga target pendapatan menjadi lebih rendah dari potensi sebenarnya.
Andi Harun turut mempertanyakan dasar penurunan proyeksi opsen BBNKB sebesar Rp30,28 miliar. Meski secara matematis berkaitan dengan perubahan basis penerimaan sekitar Rp45,88 miliar, ketepatan penghitungan tersebut dinilai tetap harus dibuktikan melalui data yang dapat diverifikasi.
Atas berbagai temuan itu, Pemkot Samarinda memandang perlu dilakukan pengujian menyeluruh terhadap proyeksi pendapatan, kinerja realisasi penerimaan, konsistensi formula distribusi, serta legalitas dokumen kebijakan.
*DPRD Pertimbangkan Pembentukan Pansus*
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan perbedaan penafsiran aturan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan alokasi penerimaan tersebut.
Menurutnya, Pemkot Samarinda berpegang pada ketentuan yang menggunakan jumlah kendaraan bermotor terdaftar sebagai dasar penghitungan, sementara pemerintah provinsi disebut menerapkan pendekatan yang berbeda.
Perbedaan tersebut berdampak terhadap besaran penerimaan yang diperhitungkan menjadi hak Kota Samarinda.
“Kalau kita menghitung dari Samarinda, Pak Wali Kota tadi menyampaikan juga, memang kalau berdasarkan kendaraan yang terdaftar, mestinya kita masih ada dana kita yang tersimpan di sana kurang lebih Rp209 miliar,” ujar Ahmad Vananzda.
Ia menjelaskan bahwa Andi Harun sebelumnya telah melakukan berbagai pendekatan kepada pemerintah provinsi untuk mencari penyelesaian, termasuk melalui komunikasi langsung dan pertemuan dengan gubernur.
Namun, persoalan tersebut belum menemukan titik temu sehingga Pemkot memilih menyampaikan secara resmi hasil kajiannya kepada DPRD Samarinda.
Bagi Ahmad, langkah itu penting agar lembaga legislatif memiliki pemahaman utuh mengenai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah kota, sekaligus menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan melalui fungsi pengawasan DPRD.
Salah satu opsi yang kini terbuka adalah mengundang Gubernur Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi untuk memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan dan metode pembagian pajak.
Selain forum klarifikasi, DPRD juga mempertimbangkan kemungkinan membentuk panitia khusus apabila persoalan tersebut membutuhkan pendalaman lebih jauh.
“Oleh karena itu, kita nanti mungkin DPRD melalui pimpinan akan rapat dengan teman-teman anggota, kita akan mencari jalan keluarnya seperti apa. Apakah kita membentuk pansus, atau nanti kita akan mengundang langsung Pak Gubernur,” katanya.
Ahmad menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian masih akan dibicarakan bersama pimpinan dan anggota DPRD. Dengan demikian, kemungkinan pembentukan pansus belum menjadi keputusan resmi lembaga legislatif.
*Khawatir Persoalan Berulang pada Tahun Anggaran Berikutnya*
Ahmad mengingatkan bahwa persoalan penyesuaian pendapatan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian karena berpotensi menimbulkan dampak serupa pada tahun anggaran berikutnya.
Kekhawatiran tersebut muncul ketika Pemkot dan DPRD Samarinda juga tengah menghadapi agenda pembahasan APBD 2027 yang semakin mendekati tahap akhir.
Ia menyebut penyampaian pendapat akhir terkait APBD 2027 diperkirakan berlangsung pada 30 November 2026. Meski waktu pembahasan anggaran semakin terbatas, DPRD tetap memandang perlu adanya upaya untuk menyelesaikan perbedaan penghitungan dengan pemerintah provinsi.
“Yang jadi permasalahan ke depan, kalau ini tidak kita tindak lanjuti, bukan lagi nanti yang hilang Rp209 miliar untuk bagi hasil kita dari provinsi ke kota. Yang jadi permasalahan selanjutnya, tahun depan begini lagi,” ujarnya.
Menurut Ahmad, persoalan tersebut harus ditangani secara menyeluruh agar tidak menjadi masalah berulang yang mengganggu kepastian perencanaan keuangan daerah.
Meski DPRD membuka kemungkinan menempuh berbagai mekanisme kelembagaan, ia menegaskan bahwa pendekatan persuasif tetap menjadi pilihan yang diutamakan.
“Artinya kita berharap, kalau bisa tidak melalui jalur hukum. Jangan sampai nanti ini berlarut-larut,” katanya.
Ahmad menilai masih terdapat ruang untuk mempertemukan pandangan kedua pemerintah melalui pembahasan bersama, baik menyangkut penafsiran regulasi maupun metode teknis penghitungan pembagian pajak.
*DPRD Tegaskan Bukan Persoalan Politik, Melainkan Kepentingan Warga*
Di tengah perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal tersebut, Ahmad menegaskan bahwa langkah DPRD tidak boleh dipahami sebagai perseteruan politik antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
Ia mengingatkan bahwa penerimaan pajak berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan konsumsi bahan bakar. Karena itu, kepastian pembagiannya menjadi kepentingan warga Samarinda secara keseluruhan.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan penerimaan yang menjadi hak daerah dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
“Artinya pajak-pajak yang sudah dikeluarkan warga Samarinda, baik mungkin dari bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, termasuk semua jumlah pajak-pajak yang masuk dari masyarakat Samarinda, kami juga ingin dana itu kembali ke masyarakat Samarinda,” tegasnya.
Ahmad juga meminta agar persoalan tersebut tidak ditarik ke dalam kepentingan partai politik maupun perbedaan dukungan terhadap kepala daerah.
“Jangan lagi kita bicara di sini warna merah, kuning, biru, apa sebagainya. Kita tidak bicara partai politik, tidak bicara juga siapa partai pengusung, siapa tidak pengusung,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah fraksi di DPRD Samarinda telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah kota dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
“Jadi ini teman-teman DPRD tadi sudah menyampaikan ada beberapa fraksi siap untuk berkolaborasi dalam rangka membantu pemerintah, terutama mungkin kebijakan Pak Wali Kota tadi untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah ini,” pungkasnya. (Mujahid)












