SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyatakan kesiapannya apabila ijazah seluruh anggota legislatif diperiksa kembali. Audit dokumen pendidikan dinilai sebagai bagian dari keterbukaan sekaligus pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.
Sikap itu disampaikan merespons petisi daring yang mendesak transparansi riwayat pendidikan legislator, mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Desakan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai akses publik terhadap dokumen yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.
Darlis mengatakan pemeriksaan tidak menjadi persoalan sepanjang dilakukan melalui prosedur dan kewenangan yang jelas. Verifikasi bahkan dapat diperluas kepada anggota DPR RI serta DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“Tidak apa, bagus saja. Kalau pun disasar ke anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, bagi saya tidak ada masalah. Kalau memang itu dikehendaki publik (untuk mengaudit), ijazah seluruh anggota dewan, baik DPR RI maupun DPRD provinsi, kita mengikuti,” kata Darlis, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, permintaan transparansi tidak semestinya dianggap sebagai ancaman bagi wakil rakyat. Pemeriksaan justru dapat memberikan kepastian bahwa dokumen pendidikan yang diserahkan saat pencalonan telah memenuhi ketentuan administrasi.
Keterbukaan juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Publik mempunyai kepentingan memastikan orang yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan.
Darlis menegaskan status sebagai pejabat publik membawa konsekuensi berupa pengawasan yang lebih luas. Anggota dewan harus siap memberikan penjelasan apabila masyarakat mempertanyakan rekam jejak maupun dokumen yang berkaitan dengan kelayakan pencalonannya.
“Karena kita ini dipilih rakyat, apa pun yang dikehendaki publik, kita ikuti,” tegasnya.
Ia juga meminta agar proses pemeriksaan tidak dipersulit oleh hambatan administratif. Sepanjang terdapat dasar, mekanisme, dan lembaga yang berwenang, dokumen pendidikan seharusnya dapat diverifikasi secara objektif.
“Saya tidak akan mempersulit ketika ada audit terhadap itu. Karena itu sesuatu yang sangat mudah. Jadi kami tidak akan mempersulit apa yang ada. Ketika orang mempertanyakan ijazah pejabat publik, kok dipersulit?” ujarnya.
Meski mendukung keterbukaan, pemeriksaan tetap perlu dilakukan melalui tata cara yang sah. Hal ini diperlukan agar proses verifikasi tidak berubah menjadi penyebaran data tanpa dasar maupun tuduhan yang belum dapat dibuktikan.
Audit dapat diarahkan untuk memeriksa keaslian dokumen, kesesuaian identitas, serta keterpenuhan jenjang pendidikan yang menjadi syarat pencalonan. Hasilnya harus disampaikan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Darlis memandang transparansi riwayat pendidikan sebagai bagian dari hak masyarakat mengawasi pejabat publik. Pengawasan tersebut tidak berhenti setelah seseorang terpilih, tetapi tetap melekat selama yang bersangkutan menjalankan mandatnya.
“Karena itu memang haknya publik untuk melihat keterpenuhan persyaratan administrasi sebagai pejabat publik. Karena ketika dia sudah menjadi pejabat publik, memang harus siap dengan risiko,” pungkasnya.
Ia berharap keterbukaan dokumen dapat memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif. Apabila mekanisme audit benar-benar dilaksanakan, DPRD diminta bersikap kooperatif dan memberikan akses sesuai ketentuan yang berlaku. (Adv)













