Suluh Muda Nusantara
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga
No Result
View All Result
Suluh Muda Nusantara
No Result
View All Result
Home Advedtorial

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Zahara by Zahara
19 November, 2026
in Advedtorial, DPRD Kaltim
0
Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Foto : Salehuddin Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim

FacebookTwitterWhatsapp

SAMARINDA – Pembenahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur dinilai tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi. DPRD Kaltim meminta pemerintah memperkuat anggaran, jumlah personel, kompetensi, dan kemampuan operasional agar lembaga tersebut mampu merespons bencana secara cepat.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan hasil pemantauan ke sejumlah kabupaten dan kota menunjukkan BPBD masih menghadapi berbagai keterbatasan. Persoalannya mencakup minimnya pembiayaan, kekurangan tenaga, hingga penempatan pegawai yang dinilai tidak sesuai kebutuhan kelembagaan.

Salehuddin juga menyinggung dugaan praktik penempatan pegawai titipan maupun aparatur yang sebelumnya tersingkir dari jabatan strategis. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat BPBD tidak memperoleh personel dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana.

“Pembiayaannya sangat minim. Yang kedua, justru dari sisi SDM kadang-kadang menjadi salah satu tempat OPD untuk menaruh orang titipan, orang yang terlempar dari posisi jabatan yang strategis,” ungkap Salehuddin, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, BPBD membutuhkan personel yang memiliki kemampuan teknis, kesiapan bekerja dalam situasi darurat, serta pemahaman terhadap mitigasi dan penanganan bencana. Penempatan pegawai karena pertimbangan nonkompetensi berpotensi menghambat pelaksanaan tugas lembaga tersebut.

Pembenahan kelembagaan melalui penyesuaian regulasi diharapkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki persoalan itu. Ketentuan Kementerian Dalam Negeri mengarahkan agar kepemimpinan BPBD berada langsung di bawah pejabat eselon II.

Meski tidak membawa perubahan besar terhadap susunan organisasi, penyesuaian tersebut diharapkan memperkuat posisi BPBD dalam koordinasi dan pengambilan keputusan. Lembaga penanggulangan bencana membutuhkan kewenangan yang memadai agar dapat bergerak cepat saat menghadapi keadaan darurat.

Salehuddin menekankan pentingnya hubungan kerja antara BPBD provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah provinsi harus menjalankan fungsi pembinaan sekaligus membantu daerah yang menghadapi keterbatasan anggaran, peralatan, dan tenaga.

“Harapannya bisa memaksimalkan fungsi dan tugasnya, terutama melakukan koordinasi dengan teman-teman BPBD kabupaten/kota. Itu yang perlu kita tekankan,” jelasnya.

Koordinasi tersebut dibutuhkan agar pemetaan kerawanan, kesiapan personel, dan pengerahan bantuan dapat dilakukan secara terintegrasi. Tanpa hubungan kerja yang kuat, penanganan bencana berisiko berjalan sendiri-sendiri dan terlambat menjangkau wilayah terdampak.

Perhatian terhadap kapasitas BPBD semakin mendesak karena Kaltim masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Perubahan kondisi iklim berpotensi memperpanjang musim kemarau sekaligus meningkatkan risiko munculnya titik api.

Salehuddin merujuk perkiraan BMKG mengenai kemungkinan dampak El Nino yang dapat menyebabkan periode kemarau lebih panjang dan musim hujan lebih pendek. Pemerintah diminta menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyiapkan mitigasi sejak dini.

Sejumlah wilayah yang memiliki kerawanan karhutla, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu mendapat perhatian khusus. Kesiapan tidak boleh baru dilakukan ketika kebakaran telah meluas dan asap mulai mengganggu masyarakat.

“Jangan sampai kondisi karhutla yang ada pada 2026 ini terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. Mitigasinya sudah terbaca, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saya pikir harus difokuskan ke sana,” tegasnya.

Menurut Salehuddin, mitigasi perlu mencakup pemetaan kawasan rawan, kesiapan peralatan, pelatihan personel, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, perusahaan, dan masyarakat.

Ia berharap pengesahan Peraturan Daerah mengenai BPBD menjadi pintu masuk bagi pembenahan menyeluruh. Regulasi tersebut harus diikuti dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia, bukan sekadar mengubah nomenklatur maupun posisi jabatan.

Dengan dukungan yang memadai, BPBD provinsi dan kabupaten atau kota diharapkan mempunyai kemampuan lebih kuat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta pemulihan setelah bencana.

Komisi I DPRD Kaltim meminta pemerintah memastikan pembenahan kelembagaan menghasilkan peningkatan nyata. BPBD harus diisi tenaga yang tepat, dibekali kemampuan teknis, dan ditopang anggaran agar dapat menghadapi ancaman karhutla maupun bencana lainnya secara cepat dan terkoordinasi. (Adv)

Print 🖨 PDF 📄
Berita Dilihat: 335
Previous Post

Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

Next Post

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Zahara

Zahara

Next Post
Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

  • Trending
  • Comments
  • Latest
AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

AMKB Siap Kerahkan Kekuatan Penuh Hadang Aplikator yang Langgar Aturan di Kaltim

20 Agustus, 2025
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mahulu Bersitegang, Pembahasan Anggaran Berakhir Ricuh

22 Oktober, 2025
Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

Tambang Ilegal di Kutai Barat: Antara Keuntungan Sesaat dan Ancaman Jangka Panjang

17 Maret, 2025
GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

GMNI Kaltim Mengutuk Kekerasan Terhadap Massa Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Kutai Timur

12 Oktober, 2023
Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Ely Hartati Rasyid Soroti Serapan Tenaga Kerja Pembangunan IKN

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Era Digital, Fraksi PDIP Sarankan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Sosial

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Potret Emir Moeis Temu Kangen dengan Banteng Tua di Balikpapan

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Diguyur Kabar Baik dari India-Eropa, Harga Batu Bara Bangkit

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

19 November, 2026
Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

19 November, 2026
Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

Darlis Dukung Audit Ijazah Anggota Dewan: Pejabat Publik Harus Siap Terbuka

19 November, 2026
Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

Junadi Apresiasi Bantuan Beras bagi Petani Terdampak Kekeringan di Loa Kulu

18 November, 2026
Suluh Muda Nusantara

Suluhmudanusantara.com merupakan media daring berbasis di Kalimantan Timur dengan tujuan menjangkau Nusantara hingga Internasional.

Terkini

Banggar Tolak MYC Rp1,24 Triliun, Ketua DPRD Kaltim Nilai Skema Tahun Jamak Bisa Cegah Proyek Molor

Salehuddin Soroti Minimnya Anggaran hingga Penempatan “Orang Titipan” di BPBD

Informasi

  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
  • Susunan Redaksi

Follow Sosial Media Kami

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.

No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Utama
  • Kaltim
    • Balikpapan
    • Berau
    • Bontang
    • Kubar
    • Kukar
    • Kutim
    • Mahulu
    • Paser
    • PPU
    • Samarinda
  • Advedtorial
    • DPRD Kaltim
    • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim
    • Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim
    • Diskominfo Kutai Kartanegara
    • Diskominfo Samarinda
    • Diskominfo Kukar
    • DPRD Samarinda
    • Dispora Kaltim
  • Gaya Hidup
  • Hukum & Kriminal
  • Nasional
  • Olahraga

© 2024 Suluh Muda Nusantara - All Right Reserved.